YLKI Sesalkan Keputusan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

0
(0)

Jakarta : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyesalkan keputusan pemerintah yang tetap kekeuh untuk menggelar pemilu kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 mendatang. Keputusan ini dianggap teledor dan mengesampingkan sisi kesehatan masyarakat.

Tercatat setiap hari warga yang terkonfirmasi positif covid-19 terus meningkat, lebih dari 4.000 orang per harinya. Dan korban meninggal pun makin eskalatif. Kini Indonesia memasuki rating ke-20 untuk negara yang terkena wabah Covid-19, dan di level ASEAN kita rating nomor dua setelah Philipina.

“Oleh karena itu, putusan dan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR untuk tetap menggelar Pilkada, sungguh suatu kesepakatan yang tidak bisa dinalar secara akal sehat. Seharusnya sumber daya dan sumber dana yang ada dikerahkan secara totalitas untuk memerangi dan mengendalikan wabah Covid-19,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Meski pemerintah menghimbau agar tidak ada pengerahan massa, tetapi dalam pelaksanaannya sulit dihindari adanya pengerahan massa tersebut. Menurutnya sangat kurang masuk akal, jika saat kerumunan massa, apalagi dengan euforia politis, mengharap adanya kepatuhan terhadap protokol kesehatan, terutama dalam hal menjaga jarak.

Pasalnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan sangat rendah. Sehingga himbauan seperti apapun berpotensi akan tetap dilanggar hanya demi meramaikan ajang politik tersebut.

“Apalagi jika dalam pelaksanaan pilkada terdapat kecurangan, maka akan berpotensi menimbulkan kericuhan massa, dan artinya menjadi potensi besar untuk terjadinya pelanggaran pada protokol kesehatan,” sambung Tulus.

Dijelaskan bahwa sangat mustahil bagi semua pihak, terutama bagi aparat penegak hukum, untuk melakukan upaya law enforcement terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat. Dengan konfigurasi persoalan yang sedemikian terang-benderang, rasanya tidak ada alasan yang cukup absah jika pemerintah dan DPR bersepakat menggelar pilkada pada akhir 2020 ini.

“Keamanan dan Keselamatan publik seharusnya menjadi pertimbangan utama dan pertama, bukan malah dipertaruhkan,” pungkas dia.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Resesi Ekonomi, Daya Konsumsi Paling Terdampak

Fri Sep 25 , 2020
0 (0) Jakarta: Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF Kemenkeu, Hidayat Amir menyatakan, dampak yang paling terasa dari resesi ekonomi yakni daya konsumsi yang berkurang. Dia pun mengibaratkan, laju ekonomi saat ini seperti berada di Jalan Tol yang penuh hambatan, sehingga laju perekonomian tidak berjalan maksimal. “Daya konsumsinya yang […]