Monday, April 19

Vaksin Sinovac, Harus Transparan Hasil Uji Klinis

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyayangkan cara komunikasi pemerintah sejak awal pandemi yang sering sepotong-sepotong dan kurang komprehensif terkait vaksin Covid-19 Sinovac dari China.

Dia menyebut pemerintah seharusnya belajar dari masukan dan catatan dari banyak pihak. Sehingga, masyarakat tidak resah perihal mutu dan rasa aman.

“Kedatangan vaksin Sinovac ini perlu ditambahkan informasi bagaimana hasil uji klinis tahap III dan sudah sampai dimana izin edar dari BPOM dan sertifikasi Halal. Saya lihat belum ada narasi itu dalam informasi kedatangan vaksin saat ini,” kata Mufida, Selasa (8/12/2020).

Selain cara komunikasi yang tidak utuh, Politisi PKS ini juga menyoroti terbukanya opsi vaksinasi dilakukan oleh BUMN sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menkes tentang penetapan jenis vaksin dan pelaksanaan vaksinasi coronavirus.

Baca Juga : Vaksin Covid agar Aman Digunakan, BPOM Lakukan Analisis Terbaik

Mufida menyebut ada klausul vaksinasi mandiri bisa dilakukan oleh BUMN. Sebaiknya klausul ini harus disertai dengan mekanisme atau aturan bahwa pengelolaan vaksin ini tidak dengan sistem pengelolaan ‘bisnis as usual’. Ia menekankan rakyat sedang dalam situasi berat saat ini.

“Jangan terjadi perang harga yang kemudian justru lebih kuat motif ekonomi dibandingkan penanganan kesehatan masyarakat dalam masa pandemi,” ungkapnya.

Secara ideal, terang dia, seharusnya vaksinasi dalam rangka pencapaian kekebalan kelompok (herd immunity) merupakan kewajiban negara.

“Sebab kekebalan kelompok ini bagian dari strategi penanganan bencana untuk mencapai herd immunity,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *