UU Cipta Kerja Pro Asing, Kedaulatan Terancam

0
(0)

Jakarta: Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menegaskan, sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang telah disepakati pasca amandemen konstitusi.

“Ancaman terhadap kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak asing,” kata Ledia, Senin (5/10/2020).

Termasuk juga, ungkap dia, ancaman terhadap kedaulatan pangan dalam UU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap tenaga kerja atau buruh melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha.

“Terutama pada pengaturan tentang kontrak kerja, upah dan pesangon,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ledia, UU Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Dimana, dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30 persen untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dihapus.

“Seyogyanya apabila pemerintah bermaksud untuk mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem peradilan administrasi yang modern,” pungkasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Jokowi 'Terpantik' Langkah Anies, Tak Perhitungkan Gatot

Mon Oct 5 , 2020
0 (0) Jakarta: Persepsi publik terhadap pernyataan Presiden Jokowi ‘jangan sok-sokan me-lockdown wilayah dalam penanggulangan Covid-19’ adalah ‘menembak’ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi menyampaikan, kuatnya asumsi publik itu berkemungkinan karena peta politik di 2024. “Bisa saja semua ini ada kaitanya […]