by

UU Baru Perpajakan, Sembako Mahal Kena PPN

Jakarta: Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang HPP. Setelah disahkan menjadi Undang-Undang, ketentuan pajak yang berlaku dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mulai berlaku tahun depan.

“Ada 6 muatan isi dari UU HPP yaitu Perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) mulai berlaku di tahun pajak 2022, Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai berlaku 1 April 2022, Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mulai berlaku mulai tanggal diundangkan, Program Pengungkapan Sukarela berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022, Pemberlakuan Pajak Karbon mulai 1 April 2022 dan Perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers, Kamis ( 7/10/2021) malam.

Ia menegaskan, UU HPP merupakan bagian dari reformasi ekonomi dan reformasi struktural sehingga sistem perpajakan menjadi lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

“Menuju pajak yang adil, sehat, efektif dan akuntabel merupakan cita-cita atau tujuan dari reformasi perpajakan. Reformasi dilakukan di sisi kebijakannya, termasuk legislasinya, serta reformasi dari sisi administrasi. Kita melakukan semuanya bersama-sama. Dari sisi legislasi bersama DPR. Dari sisi administrasi kita melakukan perbaikan organisasi maupun SDM perpajakan,” jelas Menteri Keuangan.

Salah satu muatan UU HPP yang krusial dan menjadi polemik di masyarakat adalah pengenaan pajak terhadap barang kebutuhan pokok serta jasa lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan disahkannya UU HPP, Menteri Keuangan menegaskan kembali bahwa Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan terhadap barang kebutuhan pokok yang menjadi konsumsi masyarakat banyak, serta untuk jasa pendidikan kesehatan, dan jasa pelayanan sosial. Pengenaan PPN hanya dikenakan pada barang kebutuhan pokok dan jasa yang high-end.

“Karena kalau kita bicara tentang sembako, tidak hanya satu jenis sembako. Ada yang sangat high-end, sophisticated dan sangat mahal, dan ada sembako yang memang kebutuhan masyarakat banyak, sehingga kita harus membedakan. Ini yang disebut azas keadilan,” tukas Menkeu.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ini, tambah Sri Mulyani, akan diberlakukan secara bertahap. Tarif PPN yang awalnya sebesar 10 persen, akan naik menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Selanjutnya pengenaan tarif PPN 12 persen akan mulai diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *