by

Usulkan Pengungkapan Kasus Judi Online Melalui UU TPPU

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Pribowo mengusulkan kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam upaya menindak kasus judi online di Tanah Air.

Gagasan Johan Budi itu menyusul adanya laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan besaran omset judi online yang dapat mencapai ratusan miliar.

“Sebaiknya kasus-kasus narkoba, kasus-kasus judi online itu menggunakan TPPU juga. Agar apa? Agar bisa meraup kembali angka atau apa namanya, apalagi kalau bandar judi yang baru kita baca itu sampai ratusan miliar ya. Itu kalau pakai TPPU tentu bisa dikembalikan ke negara untuk rakyat,” ujar Johan Budi Pribowo dalam keterangannya, Senin, 26 September 2022.

Saat ini penanganan tindak pidana perjudian telah diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan untuk judi online secara khusus diatur pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

BACA JUGA
UU TPPU Diusulkan Jerat Tindak Pidana Perjudian
Johan Budi: Jerat Bandar Judi Online dengan UU TPPU!
Polda Sumut Sita Aset Judi Online Milik Apin di Deli Serdang
Politisi PDIP itu juga mempertanyakan proses penindakan kasus judi yang selama ini telah berjalan. Menurutnya dari ribuan penindakan kasus judi di tanah air tak diberitakan hingga putusan pengadilan.

“Saya bertanya-tanya juga tadi disampaikan kasus judi itu banyak sekali itu yang ditangkap ya oleh pihak kepolisian. Tapi saya kok jarang baca berita kasus judi ini masuk ke pengadilan. Apa prosesnya itu tidak sampai ke pengadilan? Apalagi ada ribuan itu, paling tidak satu-dua diberitakan,” tutur mantan Jubir KPK itu.

Kapolda Jawa Timur Nico Afinta sempat menjelaskan bahwa hingga bulan September 2022 satuan kerjanya telah menangani 652 tindak pidana perjudian dengan proporsi 399 kasus judi darat/konvensional dan 253 kasus judi online.

Nico juga mengungkapkan bahwa Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengirimkan 96 nomor rekening dari 129 website pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti.