by

UMP Naik 1%, Ini Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan memastikan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) rata-rata sebesar 1,09%. Skema perhitungan upah tersebut telah mengikuti formula yang berlaku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida mengatakan, hal itu dilakukan agar para pengusaha mampu menjangkau upah para karyawan di tengah perekonomian Indonesia yang masih lambat.

“Karena kondisi upah minimum yang terlalu tinggi menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak mampu menjangkau dan akan berdampak negatif terhadap implementasi di lapangan,” kata Menaker Ida dalam konferensi pers daring, Selasa (16/11/2021).

Dia juga mengklaim bahwa berbagai data untuk perhitungan formula upah minimum juga sudah diberikan pusat ke daerah. Data-data itu bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Ida menekankan, perhitungan upah minimum tahun depan telah disesuaikan dengan aturan baru, salah satunya merujuk median upah yang merupakan standar internasional. Ida menyebut, indeks median upah idealnya berada di kisaran 0,4 – 0,6 persen. Namun, Indonesia sudah lebih dari 1%, sehingga perlu ada penyesuaian formula perhitungan upah minimum.

Di sisi lain, Ida menegaskan bahwa penetapan upah minimum tersebut digunakan sebagai dasar upah terendah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di sebuah perusahaan. Sementara, yang punya masa kerja di atas itu tidak lagi mengikuti formula kenaikan dari upah minimum per tahun.

“Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun seharusnya menggunakan upah aktual atau upah efektif berdasarkan pada struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan yang bersangkutan,” jelasnya.

Besaran upah efektif tersebut mengacu pada struktur dan skala upah. Nantinya, hal ini akan membuat upah bagi pekerja atau buruh berbasis pada kinerja individu dan produktivitas.

“Dengan demikian kenaikan upah masing-masing pekerja/buruh akan bergantung dengan produktivitas yang dihasilkannya,” terang Ida.

Sebelumnya diberitakan, Presiden KSPI Said Iqbal menilai pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan saat ini, justru lebih banyak memberikan proteksi kepada kalangan pengusaha atau pemilik modal dibangdingkan kaum pekerja, buruh, pegawai maupun karyawan. Bahkan ia menuding pemerintah ingin mengembalikan rezim upah murah.

“Ini seperti mengembalikan rezim upah murah jauh lebih buruk dari zaman Soeharto di Era Orde Baru,” tandas Said.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *