Ankara – Twitter akhirnya tunduk pada keputusan Presiden Erdogan yang mewajibkan semua platform media sosial membuka kantor lokal di Turki. Selain Twitter, platform medsos lainnya juga bakal membuka perwakilan lokal setelah pemerintah Turki tegas melarang semua perusahaan memasang iklan.
Dalam pernyataannya Twitter akan membuka perwakilan lokal di Turki untuk mematuhi undang-undang media sosial yang berlaku, kata wakil menteri transportasi dan infrastruktur Ömer Fatih Sayan dalam sebuah pernyataan Jumat malam.
Kepastian itu juga dirilis dalam sebuah pernyataan perusahaan yang berbasis di California itu.
“Dalam upaya berkelanjutan kami untuk menyediakan layanan kami di Turki, kami telah meninjau dengan cermat Undang-Undang Internet No. 5651 yang baru-baru ini diubah. Untuk memastikan bahwa Twitter tetap tersedia untuk semua orang yang menggunakannya di Turki, kami telah memutuskan untuk mendirikan sebuah badan hukum,” kata perusahaan.
“Untuk mengambil keputusan ini, kami dipandu oleh misi inti kami: mempertahankan percakapan publik yang terbuka, dan memastikan layanan kami tersedia untuk semua orang di mana saja. Kami tetap berkomitmen untuk melindungi suara dan data orang-orang di Turki yang menggunakan Twitter. Kami akan melanjutkan menjadi transparan tentang cara kami menangani permintaan dari pemerintah dan penegak hukum, “tambahnya.
“Twitter didirikan atas dasar kebebasan berekspresi, dan kami menghormati hak universal orang untuk mengekspresikan pandangan mereka secara online. Kami memiliki fungsi hak asasi manusia yang ditunjuk di Twitter dan menjaga proses, produk, dan kebijakan kami bertanggung jawab – kami telah dan akan, seperti biasa, menegakkan aturan kita tidak memihak dan bijaksana. ”
Peraturan media sosial baru mulai berlaku pada Oktober 2020, menandai dimulainya era baru dalam penggunaan publik platform sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook.
Menurut partai penguasa Turki yakni Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP), peraturan baru tersebut bertujuan untuk melindungi data pribadi warga dan mewajibkan media sosial seperti Twitter, Instagram dan Facebook untuk memiliki perwakilan di negara tersebut untuk menghapus konten yang melanggar hukum dan memblokir akses ke konten yang dinilai berbahaya bagi negara.
Parlemen meratifikasi RUU peraturan media sosial pada bulan Juli, memaksa platform medsos untuk mematuhi persyaratan atau menghadapi denda dan pengurangan bandwidth.
Pemerintah mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk memerangi kejahatan dunia maya dan melindungi pengguna.
Jaringan media sosial, termasuk Facebook, Instagram dan Twitter, dikenai denda sebesar TL 40 juta ($ 5,35 juta) dalam dua putaran penalti pada paruh kedua tahun lalu karena tidak mematuhi peraturan.
Pada Januari, Facebook mengatakan telah memulai proses penunjukan badan hukum sebagai perwakilan lokal di Turki dalam upaya untuk mematuhi undang-undang media sosial baru negara itu.
Langkah itu dilakukan selama masa tenggang pelarangan iklan yang akan melarang semua perusahaan Turki beriklan di platform yang tidak memenuhi persyaratan dan gagal menunjuk perwakilan lokal.(EP)