Ankara – Twitter akhirnya tunduk pada keputusan Presiden Erdogan yang mewajibkan semua platform media sosial membuka kantor lokal di Turki. Selain Twitter, platform medsos lainnya juga bakal membuka perwakilan lokal setelah pemerintah Turki tegas melarang semua perusahaan memasang iklan.
Dalam pernyataannya Twitter akan membuka perwakilan lokal di Turki untuk mematuhi undang-undang media sosial yang berlaku, kata wakil menteri transportasi dan infrastruktur Ömer Fatih Sayan dalam sebuah pernyataan Jumat malam.
Kepastian itu juga dirilis dalam sebuah pernyataan perusahaan yang berbasis di California itu.
“Dalam upaya berkelanjutan kami untuk menyediakan layanan kami di Turki, kami telah meninjau dengan cermat Undang-Undang Internet No. 5651 yang baru-baru ini diubah. Untuk memastikan bahwa Twitter tetap tersedia untuk semua orang yang menggunakannya di Turki, kami telah memutuskan untuk mendirikan sebuah badan hukum,” kata perusahaan.
“Untuk mengambil keputusan ini, kami dipandu oleh misi inti kami: mempertahankan percakapan publik yang terbuka, dan memastikan layanan kami tersedia untuk semua orang di mana saja. Kami tetap berkomitmen untuk melindungi suara dan data orang-orang di Turki yang menggunakan Twitter. Kami akan melanjutkan menjadi transparan tentang cara kami menangani permintaan dari pemerintah dan penegak hukum, “tambahnya.
“Twitter didirikan atas dasar kebebasan berekspresi, dan kami menghormati hak universal orang untuk mengekspresikan pandangan mereka secara online. Kami memiliki fungsi hak asasi manusia yang ditunjuk di Twitter dan menjaga proses, produk, dan kebijakan kami bertanggung jawab – kami telah dan akan, seperti biasa, menegakkan aturan kita tidak memihak dan bijaksana. ”
Peraturan media sosial baru mulai berlaku pada Oktober 2020, menandai dimulainya era baru dalam penggunaan publik platform sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook.