Trump Kehilangan Proteksi Khusus Twitter Mulai Januari

0
(0)


Jakarta: Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan tunduk pada aturan Twitter yang sama seperti pengguna lainnya ketika Presiden terpilih Joe Biden menjabat pada 20 Januari, menurut perusahaan media sosial tersebut.

Twitter menyematkan pemberitahuan “kepentingan publik” pada sejumlah cuitan dari “pemimpin dunia” yang melanggar aturan di platform media sosial tersebut, yang jika pengguna adalah masyarakat biasa akan dihapus.

“Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan, dan bukan warga negara saat mereka tidak lagi memegang posisi ini,” kata juru bicara Twitter, dikutip dari Reuters, Senin (9/11/2020).

Cuitan semacam itu, dari kandidat politik dan pejabat terpilih atau pemerintah, disembunyikan dan Twitter mengambil tindakan untuk membatasi jangkauan cuitan. Namun, Twitter mengatakan perlakuan ini tidak berlaku untuk mantan pejabat.

Twitter telah menambahkan beberapa peringatan dan label ke cuitan akun @realDonaldTrump, sejak Selasa (3/11/2020), termasuk banyak diantaranya yang berisi tuduhan penipuan suara yang tidak berdasar.

Twitter pertama kali menyembunyikan salah satu cuitan akun tersebut di balik label “kepentingan publik” pada Mei lalu ketika Trump melanggar kebijakan perusahaan yang mendukung kekerasan.

Sementara, untuk kebijakan Facebook, tampaknya setelah Biden menjabat pada Januari, unggahan Trump juga tidak lagi dikecualikan dari peninjauan oleh mitra cek fakta pihak ketiga Facebook.

Kebijakan Facebook memberikan pengecualian untuk cek fakta bagi politisi, sebagai kandidat yang mencalonkan diri, kemudian pemegang jabatan saat ini dan anggota kabinet mereka, bersama dengan partai politik dan pimpinan partai politik mereka.

Dikatakan bahwa “mantan kandidat untuk jabatan atau mantan pejabat tetap akan diperiksa oleh program cek fakta pihak ketiga.”

Facebook tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang bagaimana raksasa media sosial tersebut akan memperlakukan akun Trump.

Kemenangan Biden di Pennsylvania pada Sabtu (6/11/2020) lalu, menempatkan kandidat presiden dari Partai Demokrat itu di atas ambang batas suara yang diperlukan untuk merebut kursi kepresidenan. Trump dari Partai Republik belum mengakui dan berencana untuk melakukan banding hasil suara ke pengadilan.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pemerintah Genjot Pemulihan Daya Beli Masyarakat

Mon Nov 9 , 2020
0 (0) Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 kembali mengalami kontraksi sebesar minus 3,49 persen secara tahunan setelah pada kuartal II-2020 lalu terkontraksi sebesar minus 5,32 persen (yoy). Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong, pemerintah untuk menggenjot pemulihan daya beli masyarakat […]