Tommy Soeharto Gugat Yasonna ke PTUN, Kenapa?

0
(0)

Jakarta: Ketua Umum Partai Berkarya sekaligus putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, resmi mengajukan gugatan kepada Menkumham, Yasonna Laoly, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan tersebut dilayangkan, terkait dengan keputusan pengesahan kepengurusan Partai Berkarya kubu Muchdi Purwopranjono (Muchdi Pr). Dikutip dari laman sipp.ptun-jakarta.go.id, Minggu (27/9/2020), gugatan yang dilayangkan Tommy teregister dengan nomor perkara 182/G/2020/PTUN.JKT tertanggal 21 September 2020.

Dalam berkas gugatan tersebut, Tommy masih disebut sebagai Ketum Partai Berkarya. Tommy diwakili oleh kuasa hukumnnya, Isnaldi, selaku penggugat, sementara Yasonna sebagai pihak tergugat.

Salah satu isi gugatan tersebut adalah, meminta Yasonna Laoly untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusannya yang telah memberi pengesahan dalam SK Kepengurusan Partai Berkarya di bawah Muchdi PR selaku ketum.

“Menyatakan Batal dan/ atau tidak Sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 16. AH. 11. 0l Tahun 2O2O tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Beringin Karya ( Berkarya ) tertanggal 30 Juli 2O2O dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya ( Berkarya ) Periode 2O2O-2O25 tertanggal 30 Juli 2020,” tulis gugatan tersebut.

Gugatan Tommy Soeharto Kepada Yasonna Laoly (Doc Istimewa) .jpg
Tommy Soeharto juga meminta Yasonna, untuk mencabut keputusannya yang telah mengesahkan kepengurusan Partai berkarya di bawah Muchdi PR.

“Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 16. AH. 11. 0l Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya ( Berkarya ) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH- 17. AH. 11. 01 Tahun 2O2O tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 3O Juli 2020,” tulis gugatan itu.

Selain itu, Tommy juga meminta Yasonna untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai ketum Partai Berkarya.

Sebelumnya dalam kongres Partai Berkarya, Muchdi PR dan sejumlah pendukungnya mengambil alih kepengurusan partai dari Tommy Soeharto. Setelah itu, Muchdi, mendaftarkan kepengurusan di Kemenkumham dan akhirnya disahkan sebagai pengurus oleh Yasonna.

Setelah pengesahan itu, kubu Tommy Soeharto mengajukan protes dan menyatakan kongres yang digelar Muchdi tidak sah. Mereka juga bersih berkukuh , bahwa kepengurusan di bawah Tommy Soeharto sebagai ketum adalah yang sah.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Mahfud: Pemerintah Tak Larang Masyarakat Tonton G30S/PKI

Sun Sep 27 , 2020
0 (0) Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, turut angkat bicara terkait film G30S/PKI yang saat ini menjadi polemid ditengah masyarakat. Mahfud mengatakan, jika pemerintah tidak melarang masyarakat yang ingin menonton film atau tidak menonton film G30S/PKI. “Pemerintah tidak ‘melarang’ atau pun ‘mewajibkan’ untuk […]