Tjahjo Kumolo Mulai Saring Lembaga Bakal Dibubarkan

0
(0)

Jakarta: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), saat ini mulai melakukan penyaringan terhadap lembaga negara yang dinilai memiliki kinerja kurang memuaskan dan layak untuk dibubarkan.

“Semua sedang diinventarisasi, dikoordinasikan kepada Kementrian dan Sekretariat Negara, (saya, red) belum menunjuk komisi, atau lembaga apa (yang akan dibubarkan, red),” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MemenPAN-RB), Tjahjo Kumolo dalam keterangan pers resmi Kemen PAN-RB di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Namun, Tjahjo menyatakan rencana pembubaran lembaga negara itu tidak dilakukan dengan semena-mena.

“Terdapat penilaian yang harus dilakukan dari Kementerian dan Istana. Saya mencermati lembaga dan komisi tidak bekerja maksimal,” tegas Tjahjo.

Hssil inventarisasi itu, kata dia, lembaga dan komisi itu akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dibubarkan.

“Melihat, mencermati lembaga lembaga yang urgensinya belum maksimal, dan memungkinkan untuk diusulkan pembubaran,” kata Tjahjo kepada wartawan, (7/7/2020) kemarin.

Kemarin, Tjahjo juga telah menyebut estimasi jumlah lembaga negara telah dibubarkan, yaitu 24 lembaga/komisi dalam tahap awal.

Indonesia, menurut dia, ada 120 lembaga/komisi yang dibentuk berdasarkan keputusan Undang-Undang, pemerintah, maupun presiden.

“Sekarang tinggal 96 lembaga/komisi. Sedang kami cek dan koordinasikan dengan kementerian/lembaga untuk memungkinkan dihapus atau dikurangi,” ucap politisi PDIP ini.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Polemik Memiliki Orang Tua Beda Negara

Thu Jul 9 , 2020
0 (0) Jakarta: Direktur Tata Negara Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM, Baroto menyebut masih banyak permasalahan terkait anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campur, antara Warga Negra Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Walaupun, payung hukum tersebut sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun […]