Tidak Tersalurkannya KJP Plus dan KJMU Rp 197,55 Milyar, Gema Cita Desak Heru Budi Tindak Lanjuti Temuan BPK

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI mengungkap temuan Rp 197,55 miliar anggaran 2022 di DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan atau KJMU.

Temuan Rp 197,55 miliar anggaran 2022 di DKI Jakarta Membuat Ketua Umum Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta (Gema Cita), Hilman Firmansyah mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Banyak masyarakat yang mengeluh terkait lamban kinerja pemprov DKI, padahal KJP Plus dan KJMU sangat dibutuhkan dan membantu meringankan ekonomi saat ini ditengah kondisi masyarakat yang sulit”, ujarnya di jakarta , minggu,(2/9/2023)

Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Senin (29/05/2023) juga menyampaikan bahwa Bantuan sosial KJP Plus dan KJMU senilai Rp 197,55 milyar belum disalurkan kepada penerimanya dan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp 15,18 milyar tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga kedapatan membayar atas belanja senilai Rp 11,34 milyar lantaran ada kelebihan penghitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp 6,38 milyar.

“Kekurangan volume pengadaan barang atau jasa sebesar Rp 4,06 milyar, kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp 878 juta,” tegas Supit.

Adapun denda keterlambatan senilai Rp 34,53 milyar. “Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp 14,66 milyar,” kata Supit.

Dengan adanya temuan BPK RI, Hilman mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *