Tidak Mendukung Pemakzulan Jokowi, Mahasiswa Ancam Boikot Partai Politik

Jakarta – Kembali mahasiswa menggeruduk istana presiden. Ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut penggulingan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Mereka memandang jika Jokowi tidak mencerminkan sikap netral dalam Pemilu 2024, bahkan cenderung memihak salah satu pasangan calon.

seratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta long march atau berjalan dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti hingga kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.

Mereka berjalan dengan membawa satu mobil komando yang ditumpangi beberapa mahasiswa sambil menyanyikan mars perjuangan mahasiswa.

Sementara ratusan mahasiswa lainnya berjalan kaki menggunakan almamaternya masing-masing, sembari membawa spanduk yang bertuliskan “Makzulkan Jokowi, Tolak Pemilu Curang”.

Tak hanya itu, peserta aksi juga membawa bendera dari organisasi mahasiswa masing-masing.

Selain spanduk, ada pula poster kertas yang ditempel mahasiswa di mobil komando bergambar sosok mirip Presiden Jokowi.

Poster itu bertuliskan “Presiden” lalu tercoret, kemudian ditulis ulang dengan kata “Jubir Capres”.

Sementara, Jalan Letjen S Parman tampak padat merayap kala mahasiswa melintas.

Terkait aksi tersebut, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas menyampaikan, peserta aksi merupakan gabungan dari beberapa kampus dan organisasi nonprofit atau NGO.

“Kami melakukan aksi atau demonstrasi dengan tagline yang kami bangun yaitu ‘Tolak Pemilu curang dan juga makzulkan Jokowi’,” ujar Lamdahur di lokasi, Rabu.

Selain itu, ada tiga tuntutan lain yang dibawa para mahasiswa dalam tersebut.

Di antaranya memboikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi, mendesak agar para menteri mundur dari kabinet pemerintahan kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Serta menyerukan protes di seluruh wilayah Indonesia sampai Presiden Joko Widodo benar-benar dimakzulkan dari jabatannya.

“Kami sama-sama paham bahwa memakzulkan Jokowi ini kan diproses di legislatif, DPR,” kata Lamdahur.

“Cuma secara pesan politik yang disampaikan oleh kami semua, ingin menyampaikan kepada pemerintah baik itu legislatif dan eksekutif, berhak untuk untuk mengevaluasi Presiden Republik Indonesia,” lanjutnya.

Untuk diketahui, selain 4 tuntutan, para mahasiswa yang melakukan aksi itu juga membawa 10 isu.

Yakni, terkait pemilu curang, korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu soal konflik agraria, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, serta kebebasan sipil.

Mereka juga menyoroti soal kadilan ekonomi dan gender, kemudian kekerasan aparat, dan produk hukum bermasalah.

Rocky Gerung Serukan Pemakzulan Jokowi

Pengamat politik Rocky Gerung menyuarakan pemakzulan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rocky Gerung menyebut hanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang bisa memulai langkah pemakzulan Presiden.

Hal itu diungkapkan oleh Rocky Gerung saat mengisi diskusi DIALOG PUBLIK RELAWAN AM1N BUGAR di Tangerang Selatan pada Minggu (14/1/2024).

Rocky menilai bahwa Jokowi harus dimakzulkan secara konstitusional.

Mantan dosen Filsafat di Universitas Indonesia itu pun mengajak pendukung Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) untuk memakzulkan Jokowi dari kursi kepresidenan.

“Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong agar ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemakzulan dengan cara konstitusional,” ujarnya.

Rocky Gerung berdalih bahwa Pemilu 2024 tidak akan ada dampaknya apabila Jokowi masih duduk di kursi Kepresidenan.

Sebab Rocky menuduh Jokowi akan berpihak untuk memenangkan salah satu Paslon Pilpres 2024.

“Karena kalau penghalangnya tidak disingkirkan maka politik 14 februari itu omong kosong,” jelasnya.

Maka kata Rocky Gerung diperlukan langkah politik yang memungkinkan untuk memakzulkan Jokowi.

Menurutnya langkah politik itu bisa dilakukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri lantaran memiliki kuasa di partai yang mendominasi DPR RI.

“Diperlukan langkah politik yang memungkinkan langkah pemakzulan itu dimulai oleh siapa harusnya oleh megawati karena dia yang punya standing di parlemen,” bebernya.

Diketahui isu pemakzulan Jokowi kembali mencuat jelang Pilpres 2024. Isu ini pertama kali dikeluarkan oleh gerakan petisi 100 yang mengirimkan surat kepada Menkopolhukam Mahfud MD.

Namun demikian Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menilai, petisi yang meminta pemakzulan Presiden Jokowi merupakan hal yang inkonstitusional.

Pasalnya, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“(Pemakzulan) itu inkonstitusional. Mustahil prosesnya dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan. Sebab, pemakzulan itu prosesnya panjang dan memakan waktu,” ujar Yusril melalui keterangan persnya, Minggu (14/1/2024).

Ia menjelaskan, pemakzulan harus dimulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengeluarkan pendapat bahwa presiden telah melanggar Pasal 7B UUD 1945, yakni melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden.

Tanpa uraian jelas mengenai aspek mana dari Pasal 7B UUD 1945 yang dilanggar presiden, sebut dia, maka pemakzulan adalah langkah inkonstitusional.

“Perlu waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan DPR mengambil kesimpulan presiden telah melakukan pelanggaran di atas. Andai DPR setuju, pendapat DPR itu harus diperiksa dan diputus benar tidaknya oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Yusril.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *