by

Tersangka Korupsi, KPK Kembali Tetapkan Abdul Gafur

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus ini, ia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019-2021. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara suap proyek dan perizinan yang sebelumnya menjerat Abdul.

“Selama proses penyidikan perkara dugaan suap terdakwa Abdul Gafur Masud, tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga turut dilakukan yang bersangkutan selama menjabat Bupati Penajam Paser Utara,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Meski demikian, Ali belum bisa mengumumkan tersangka termasuk uraian dugaan perbuatan pidana serta pasal-pasal yang disangkakan. Hal itu, kata Ali, akan dilakukan pada saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

“Pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi saat ini sedang dilakukan sebagai upaya pengumpulan alat bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana dimaksud,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ali mengimbau agar pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi selama proses penyidikan, untuk kooperatif hadir dan menerangkan dengan jujur dihadapan tim penyidik.

Diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Abdul Gafur Mas’ud sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di Kabupaten PPU.

Dalam kasus tersebut, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya.

Yaitu Plt Sekda Penajam Paser Utara Muliadi; Kepala Dinas PURT Penajam Paser Utara Edi Hasmoro; Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman; Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.

Selain itu terdapat pihak swasta yaitu Ahmad Zuhdi alias Yudi.