Thursday, June 24

Terkait Kasus Walkot Tanjungbalai, KPK.Dalami Setiap peran

Jakarta: Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Wakil Ketua DPR RI berinisial AS, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai.

Menurut plt jubir KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik mendalami perannya menjadi fasilitator, dirinya juga didalami penyidik mengenai awal mula perkenalannya dengan penyidik KPK.

“AS, Wakil Ketua DPR RI, Tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan awal perkenalan saksi dengan tersangka SRP (Stepanus Robin Pattuju) dan dugaan memfasilitasi oleh saksi untuk dilakukannya pertemuan di rumah dinas jabatan Wakil Ketua DPR, antara tersangka SRP dengan tersangka MS (M. Syahrial),” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Ali menyatakan, keterangan Azis dalam pemeriksaan hari ini telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“Keterangan materi pemeriksaan selengkapnya telah tertuang dalam BAP saksi dan akan disampaikan di depan persidangan Tipikor,” kata Ali.

Diketahui, AS pernah mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat (7/5/2021) lalu.

Pemanggilan terhadap AS dilakukan penyidik KPK karena menduga dirinya punya peran dalam perkara ini.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni penyidik KPK dari kepolisian, Stepanus Robin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS) dan pengacara Maskur Husain (MH).

KPK menduga, penyidik asal Korps Bhayangkara Stepanus menerima suap untuk mengurus perkara yang menjerat Syahrial.

Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *