Denpasar: Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Nusa Dua, Bali yang berakhir Sabtu (16/7/2022) tidak menghasilkan komunike atau kesepakatan resmi bersama seperti yang diharapkan.
Pertemuan itu hanya menghasilkan ringkasan hasil pertemuan yang terdiri dari 14 paragraf. Di mana dari 14 paragraf ringkasan tersebut, ada dua paragraf yang masih menjadi perbedaan pendapat, yaitu terkait dampak ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina.
“Dari 14 paragraf, hanya dua paragraf yang masih terjadi perbedaan pendapat dan tidak mencapai rekonsiliasi,’ tandas Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan hasil pertemuan.
Meski demikian, ada sejumlah hasil pertemuan yang dapat diimplementasikan segera. Misalnya untuk arsitektur kesehatan global.
Forum G20 telah menyepakati terbentuknya Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) yang berhasil mencapai komitmen sebesar 1,28 miliar dollar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk keperluan persiapan kemungkinan menghadapi bencana pandemi di masa depan.
“Negara lainnya yang dalam pertemuan kali ini menyatakan komitmennya untuk berikontribusi pada FIF adalah China, Jepang, Korea, Uni Emirat Arab,” tukas Menkeu.
Forum G20 juga memiliki pandangan yang sama bahwa kenaikan inflasi yang terjadi saat ini disebabkan oleh disrupsi dan kenaikan harga komoditas sehingga menjadi ancaman terhadap ketahanan pangan terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
“Forum G20 berkomitmen untuk menggunakan semua bentuk kebijakan dalam merespon tantangan ekonomi, mempertahankan stabilitas sistem keuangan, dan menjaga stabilitas dalam jangka panjang,” imbuh Menkeu.
Terkait ketahanan pangan Seperti masalah disrupsi, termasuk masalah pupuk, tambah Menkeu akan dibahas secara lebih detail dalam pertemuan berbeda dalam bentuk seminar. Termasuk melakukan pertemuan antara menteri-menteri keuangan dan menteri pertanian.
“Untuk menghadapi kondisi global yang masih sulit akibat inflasi, krisis energi, krisis pangan, disrupsi, tidak ada negara yang bisa menyelesaikan sendiri. Kita harus mengedepankan kerjasama, kolaborasi dan multilateralism,” tegas Menkeu.