Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan memengaruhi APBN Tahun 2025. Sebab, alokasi anggaran pada APBN 2025 sudah ditetapkan.
“Karena ini tidak ada hubungan dengan postur,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Selain itu, Said menyatakan anggaran untuk kementerian-kementerian baru nantinya harus tetap menempuh persetujuan dari setiap komisi masing-masing di DPR RI sebagai mitra kerja sesuai bidangnya.
Dia menuturkan dalam Undang-Undang tentang APBN 2025 pun tertuang pasal yang memberikan keleluasaan anggaran bagi Presiden terpilih untuk menambah kementerian dan badan, atau memecah kementerian yang ada.