Tahun Ini Upah Minimum Provinsi Sultra Tidak Naik

0
(0)

Kendari: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2021. Tidak adanya kenaikan UMP tahun 2021 tersebut berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang meminta agar kepala daerah tidak menaikan UMP tahun 2021, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sultra, Nur Endang Abbas menjelaskan, keputusan untuk tidak menaikan upah minimum karena mempertimbangkan kondisi perekonomian negara pada masa pandemi Covid-19, serta kondisi perekonomian di Sultra yang terkontraksi minus 2.34 persen mempengaruhi beberapa sektor. Diantaranya konsumsi masyarakat menjadi minus 5.51 persen, investasi turun, belanja pemerintah, dan impor yang menurun.

“Jadi untuk upah minimum Provinsi Sulawesi tenggara tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp2.552.014,52, Upah Minimum Sektoral untuk sektor pertambangan dan penggalian ditetapkan sebesar Rp2.614.779.41 , Sementara Upah Minimum Sektoral untuk sektor konstruksi pemprov Sultra menetapkan sebesar Rp2.691.794,72 dan jumlah UMP tersebut masih sama dengan tahun 2020,” tutur Nur kepada RRI di kendari, Sabtu (31/10/2020).

Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Sultra, Alfian Tawulo mengaku prihatin dengan tidak adanya kenaikan upah minimum Provinsi Sultra tahun 2021. Sebab menurut dia, harapan buruh maupun pekerja di setiap tahunnya ada kenaikan upah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kami berharap ada langkah strategis dari pemerintah agar bisa memberikan sebuah kebijakan yang dapat dijadikan penyeimbang dalam hal upah yang tidak lagi dinaikan,” ujar Alfian.

Upah Minimum Provinsi mulai di berlakukan di seluruh wilayah Sulawesi tenggara terhitung sejak 1 Januari 2021. Seluruh pelaku usaha diimbau untuk melaksanakan dan menerapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral tahun 2021 dengan prinsip keadilan sehingga dapat meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan pekerja.

Sedangkan untuk Upah Minimum tingkat Kabupaten/Kota akan di umumkan paling lambat tanggal 21 November 2020 mendatang.

Perlu diketahui, berdasarkan data Kemenaker, per Selasa, 27 Oktober 2020 lalu, sudah ada 18 provinsi yang menyatakan tidak akan menaikan upah minimum tahun 2021.

Kedelapan belas provinsi yang dimaksud adalah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Awal November Ini, Ribuan Buruh Akan Kembali Turun Kejalan

Sat Oct 31 , 2020
0 (0) Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa naskah UU Cipta Kerja akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Oktober 2020. Jika Jokowi meneken UU Cipta Kerja, Said Iqbal menyebut puluhan ribu buruh akan kembali melakukan aksi unjuk rasa serentak. […]