Suap di Mahkamah Agung Dua Saksi Diperiksa

5
(90)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, memanggil dua orang saksi yaitu, Nurfaizah dan Sutoyo dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011—2016.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, Nurfaizah dan Sutoyo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks sekertaris Mahkamah Agung Nurhadi (NHD) yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.

“Yang bersangkutan di agendakan sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi ),” kata Ali, Rabu (16/9/2020).

Sebelumnya, KPK pada tanggal 16 Desember 2019 telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.

Dalam perkara ini, mantan Sekretaris MA Nurhadi (NHD) dan Rezky Herbiyono (RHE) swasta yang juga menantu dari Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sebelumnya, Nurhadi juga terlibat dalam perkara lain yang ditangani KPK, yaitu penerimaan suap sejumlah Rp 150 juta dan 50.000 dolar AS terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution yang berasal dari mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro agar melakukan penundaan pelaksanaan aanmaning (pemanggilan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (PT AAL).

Nurhadi dan Rezky disangkakan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b subsider Pasal 5 Ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hiendra disangkakan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b subsider Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 90

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

IDI Minta Pembentukan Komite Perlindungan Tenaga Medis

Wed Sep 16 , 2020
5 (90) Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah membentuk komite perlindungan kesehatan bagi tenaga medis yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19. Hal itu diutarakan Ketua Tim Mitigasi PB IDI Adib Khumaidi yang menilai, pmbentukan komite ini sangat mendesak di tengah kian banyaknya dokter yang gugur akibat […]