Friday, May 7

Sri Mulyani Sebut DKI Kesulitan Dana, Ternyata Pemerintah Pusat Masih Utang DBH ke Jakarta

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah mencairkan kurang bayar (KB) Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta sebesar Rp2,6 triliun. Pencairan ini sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Untuk DBH DKI Jakarta sendiri dari Rp5,16triliun, kami (pemerintah pusat) sudah bayarkan DBH 2018, masih kurang. Dan untuk potensi DBH 2019, kami sudah salurkan sebesar Rp2,58 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam telekonferensi pers di Jakarta, Jumat (08/5).

Perlu diketahui, kurang bayar DBH yang diberikan itu terdiri atas sisa kurang bayar 2018 sebesar Rp19,35 miliar dan 50 persen dari prognosa potensi kurang bayar 2019 sebesar Rp5,16triliun atau sebesar Rp2,56 triliun yang merupakan tindak lanjut PMK 36/2020.

“Pemerintah mencairkan 50 persen terlebih dahulu karena masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, jika mengikuti mekanisme, maka seharusnya DBH kurang bayar pemerintah ke daerah dibayarkan pada bulan Agustus atau September tahun berikutnya, setelah selesai audit LKPP oleh BPK,” kata Sri Mulyani

“Sisanya akan disalurkan di dalam periode selanjutnya. Tentunya setelah audit BPK dan LKPP,” ujar dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani sempat menyinggung Pemprov DKI tidak punya anggaran untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga Ibu Kota di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Karena itu, menurut dia, Pemprov DKI meminta kepada pemerintah pusat untuk menalangi dana bansos itu. (AIJ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *