Siswa Pencuri Helm Buat Paket Internet Dibebaskan

0
(0)

Madiun: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun menerapkan penyelesaian kasus hukum secara Restorative Justice (RJ), atau sejenis pendekatan kekeluargaan antara pelaku dua pelajar pencurian helm dengan korban.

Keduanya, BA (14) dan BN (16) yang sebelumnya terlibat dalam kasus pencurian helm dengan alasan untuk membeli paket internet, tepatnya di jalan Kalingga, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo.

“Dua anak di bawah umur itu kini bebas dari jeratan hukum dan bisa kembali bersekolah,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Madiun Muhammad Andy dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020).

Andy mengatakan, penerapan RJ dilakukan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15/2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Dijelaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan dan menyelesaikan perkara ini di luar pengadilan. Di Kota Madiun, lanjutnya, baru kali pertama menerapkan RJ.

“Intinya harus ada perdamaian dari korban. Artinya kalau korban menyetujui dan mengikhlaskan lalu ada perdamaian berarti bisa kita laksanakan penghentian penuntutan di luar persidangan,” ujarnya.

Diungkapkan, pertimbangan JPU menyelesaikan masalah di luar pengadilan ini diantaranya, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian, nilai kerugian di bawah Rp2.5 juta. Selain itu, telah ada kesepakatan perdamaian dengan ganti rugi antara korban dengan pelaku melalui orang tuanya.

“Setelah berbagai pertimbangan itu, kita minta persetujuan ke Kejati Jatim. Kemudian Kejati Jatim menyetujui untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif,” imbuhnya.

Sementara itu, penasehat hukum pelaku, Massri Mulyono mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kejari Kota Madiun dengan menerapkan RJ. Sehingga kedua kliennya dapat kembali bersekolah.

“Saya sangat mendukung adanya RJ karena ini program pemerintah melalui Kejaksaan Agung. Maka saya sangat apresiasi Kejari Kota Madiun supaya anak-anak ini bisa maju kedepan dengan tidak diberikan sanksi yang berat,” kata Massri.

Diketahui, kasus bermula saat kedua anak di bawah umur ini tidak memiliki uang untuk membeli paket data internet, kemudian mereka mencuri helm. Naas, aksi keduanya diketahui pemilik helm hingga akhirnya dilaporkan ke aparat kepolisian.

Setelah perkara memasuki tahap II, dilakukan upaya perdamaian dengan mendatangkan berbagai pihak diantaranya pelaku dan korban, orang tua anak, pembimbing kemasyaratakan, penasehat hukum, tokoh masyarakat, serta penyidik.

Dalam pertemuan itu disepakati bahwa pihak pelaku mengembalikan kerugian sebesar Rp150 ribu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Buruh Tolak Ciptaker Hingga Pekan Depan

Fri Oct 16 , 2020
0 (0) Jakarta: Federasi Serikat Buruh Mandiri atau Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) hingga pekan depan. Presidium GBJ, sekaligus Perwakilan Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri, Natalia menegaskan, unjuk rasa dilakukan selama itu karena mereka menolak Omnibus Law Ciptaker secara […]