Singgung Tekanan Hukum, Sekjen PDIP : Bu Mega Belum Perintahkan Hak Angket

Jakarta – Sampai saat ini Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri belum memerintahkan kadernya untuk menggulirkan hak angket di DPR RI. Oleh karena itu, sehingga PDIP pun belum bisa mengambil Langkah-langkah untuk hal tersebut.

Dalam situasi yang demikian, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasannya. Ia menyebutkan bahwa tekanan hukum menjadikan Ketua Umum Partai Banteng Moncong Putih belum mengambil langkah konkrit untuk hak angket.

Oleh karenanya, Hasto membantah anggapan bahwa Ketua Umum PDIP adalah orang yang terlalu memperhitungkan banyak hal, sehingga tak kunjung menginstruksikan bergulirnya hak angket di DPR Ri terkait kecurangan pemilu dan Pilpres 2024.

“(Ibu Megawati lama putuskan hak angket) Bukan perhitungan, tapi tekanannya. Tekanan hukum kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut, kita juga maklum,” kata Hasto.
Ia mengungkapkan hal tersebut, dalam acara diskusi yang bertajuk ‘Sing Waras Sing Menang’ pada Sabtu 30 Maret 2024.

Hasto mencontohkan, bahwa salah satu tekanan ke PDIP, adalah wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) untuk merebut kursi ketua DPR dari PDI-P.

Namun demikian, Hasto menegaskan, bahwa kader PDI-P diajarkan untuk tidak takut, sehingga ia pun memastikan bahwa hak angket bakal bergulir.

“Hak angket ini sesuatu yang sangat penting untuk mengoreksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan berupa penyalahgunaan kewenangan dari presiden itu. Jadi tunggu saja di situ momentumnya yang akan kita lakukan sebaik-baiknya,” kata dia.

Hasto pun menilai, hak angket juga perlu digulirkan karena menurutnya pihak Istana akan melakukan segala cara dalam sisa waktu pemerintahan yang beberapa bulan lagi ini.

“Kalau sudah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini,” ujar Hasto.

Sejak diwacanakan selepas Pilpres 2024, rencana mengajukan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 seolah jalan di tempat.

Hingga saat ini, belum ada anggota DPR yang secara resmi mengajukan hak angket.

Bahkan, Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengakui bahwa tidak instruksi untuk menggulirkan hak angket.

Prosedur Hak Angket Belum Diajukan

Pada bagian lain, anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah menjelaskan alasan belum terlaksananya hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

Dia mengatakan, hak angket belum terlaksana, karena secara prosedur, hak angket belum diajukan. Untuk mengajukan hak angket, diperlukan 25 orang dari fraksi yang berbeda.

Baca juga: Sangat Menyakitkan, Banyak Pihak Tahu Ada Kecurangan Tapi Tidak Mau Bersaksi di MK

“Belum terlaksana karena memang secara prosedur hak angket itu kan belum diajukan. Jadi, PKB walaupun sudah menyuarakan dan mendorong itu, pasti kita enggak bisa sendiri,” ujarnya.

“Jadi official itu kan persyaratannya sesuai dengan UU MD3 harus minimal 25 orang, dan kemudian dari fraksi yang berbeda,” kata Luluk.

Menurut Luluk, tidak ada kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Tapi perlu ada jaminan usulan agar berhasil dan didukung oleh suara mayoritas.

Dia justeru sangat berharap agar PDIP bisa memimpin urusan hak angket tersebut. Pasalnya, PDIP merupakan partai pemenang Pemilu 2019 dan punya kader terbanyak di DPR RI. Bahkan PDIP memiliki kekuatan terbesar di parlemen.

“Kalau kemudian tiga fraksi, PKB, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) atau Nasdem ditambah PDI-P plus misalnya PPP (Partai Persatuan Pembangunan), ya otomatis ini pasti akan leading. Nah kita menunggu momentum itu,” ujar Luluk.

Meskipun belum dipastikan kapan hak angket akan diajukan dalam masa sidang DPR ini, Luluk menyebut pihaknya terus berupaya dengan berbagai cara untuk menjamin hak angket tersebut.

Luluk mengatakan, langkah ini tidak hanya terkait dengan pembatalan hasil Pemilu.

Tetapi, juga untuk mengungkap tindakan yang merugikan seperti dugaan pelanggaran Undang-Undang dan penyalahgunaan sumber daya negara.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku, tidak ada instruksi untuk Fraksi PDI-P DPR terhadap rencana menggulirkan hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Hal itu ia sampaikan usai ditanya apakah ada arahan darinya untuk Fraksi PDI-P DPR terkait hak angket.

“Enggak ada instruksi, enggak ada,” kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

Puan menyatakan, hak angket pada dasarnya adalah hak konstitusional anggota DPR.

Bergulirnya hak angket, menurut Puan, memungkinkan jika memang hal itu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

“Kalau kemudian itu memang bisa berguna, baik, ya bisa saja (bergulir),” ujar Puan.

Kendati demikian, Ketua DPR RI itu mengaku bakal melihat terlebih dulu apakah ada dukungan politik di DPR untuk menggulirkan hak angket.

Dalam arti, jelas Puan, dukungan politik yang dimaksud bukan hanya keinginan politik belaka.

“Tapi ada dukungan politik yang nanti akan berguna bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, politikus PDI-P sekaligus anggota Fraksi PDI-P Adian Napitupulu meyakini Puan Maharani tidak akan menutup mata terhadap hak angket.

Hal ini disampaikan Adian usai ditanya bagaimana sikap Puan Maharani menanggapi wacana hak angket.

Pasalnya, seolah menghilang di tengah wacana tersebut.

“Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apa pun. Enggak pernah,” kata Adian ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024.

Adian berpendapat, tidak munculnya Puan di tengah wacana hak angket bukan berarti menutup mata.

Menurut dia, Puan justru tengah mengkaji berbagai pertimbangan sebelum Fraksi PDI-P menggulirkan hak angket pemilihan umum (Pemilu) di DPR.

“Dia harus mencermati segala sesuatunya. Dan bagaimana pun dia kan mencermati, kalau matanya tertutup, kan tidak mungkin,” ujar Adian. (*)

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *