Jakarta – negara Singapura berencana menerbitkan undang-undang baru. Undang-undang ini memungkinkan polisi memerintahkan bank untuk membatasi rekening individu yang diduga menjadi target penipuan termasuk modus social engineering (soceng).
Rancangan undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai RUU Perlindungan dari Penipuan, akan diajukan dalam beberapa bulan mendatang, menurut pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura dikutip dari Bloomberg, Sabtu (31/8/2024).
Di bawah undang-undang yang diusulkan ini, rekening bank dan kartu kredit milik warga Singapura dapat dibekukan tanpa persetujuan pemegang rekening.
Langkah ini bertujuan untuk menanggulangi meningkatnya kasus penipuan yang melibatkan korban yang secara sukarela mentransfer uang kepada penipu (soceng).
Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa meskipun telah ada perlindungan seperti ‘tombol pemutus’ yang memungkinkan individu untuk membekukan rekening mereka jika diduga telah dibobol, jumlah kasus penipuan tetap tinggi.