Friday, June 18

Siap Menjerit, Ditengah Pandemi Sembako Akan Dikenakan Pajak

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, pemerintah tidak akan membabi buta dalam menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), meski diakui bahwa di masa pandemi Covid-19 ini APBN membutuhkan banyak tambahan penerimaan untuk menopang belanja.

Rencana penghapusan barang kebutuhan pokok atau sembako dari jenis barang yang tidak dikenai PPN juga tidak serta merta akan langsung diikuti dengan pengenaan pajak terhadap jenis barang tersebut dalam waktu dekat, terlebih jika pandemi yang di Indonesia telah berlangsung setahun lebih, belum berlalu. ”Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya?Kembali ke awal, nggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi.

Tapi dipastikan, pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil!” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam cuitannya di akun twitter @prastow, Rabu (9/6).

Dalam cuitan yang lain, Yustinus menyebutkan, dibanding negara-negara Asean, kinerja PPN Indonesia masih di bawah Thailand dan Singapura. Indoneseia pun kalah dari negara-negara sekelas di dunia, seperti Afrika Selatan dan Argentina. “Tentu saja ini tantangan: peluang dan ruang masih besar, maka perlu dipikirkan ulang mulai sekarang. Ini pertimbangan pentingnya,” tulis dia terkait rencana reformasi perpajakan yang yang di antaranya mengusulkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dari saat ini 10%.

Usulan tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang salinannya diterima Investor Daily pekan lalu.

Menurut Yustinus, penerimaan PPN Indonesia yang belum optimal salah satunya dikarenakan terlalu banyak pengecualian dan fasilitas.

”Indonesia negara dengan pengecualian terbanyak. Ya, memang dermawan dan baik hati sih. Cuma kadang distortif dan tidak tepat. Bahkan jadi ruang penghindaran pajak,” ucap dia.

Saking baiknya, lanjut dia, bahkan banyak barang dan jasa dikecualikan atau mendapat fasilitas tanpa dipertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi.

“Baik beras, minyak goreng, atau jasa kesehatan dan pendidikan, misalnya. Apapun jenis dan harganya, semua bebas!” tandas dia. Menurut Yustinus, pengaturan yang demikian justru menjadikan tujuan pemajakan tidak tercapai.

Pihak yang mampu membayar tidak membayar karena mengonsumsi barang/jasa yang tidak dikenai PPN. ”Ini fakta. Maka kita perlu memikirkan upaya menata ulang agar sistem PPN kita lebih adil dan fair,” kata dia Caranya, lanjut Yustinus, barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mestinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10%.

Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. “Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong,” tutur dia.

Terkait semua itu, kata Yustinus, saat ini merupakan waktu yang tepat merancang dan memikirkan sistem perpajakan, termasuk PPN, yang lebih adil. Soal waktu penerapannya, menunggu ekonomi pulih dan bertahap. “Itu cukup pasti. Pemerintah dan DPR memegang ini. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1%. Beberapa barang/jasa juga demikian skemanya, agar ringan,”

Yustinus menambahkan, terkait langkah penaikan tarif pajak ini, Indonesia tidak sendirian. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sesaat setelah dilantik berencana menaikkan tarif PPh badan dari 21% ke 28%. Inggris juga berencana menaikkan tarif PPh badan dari 19% menjadi 23%. ”Banyak negara berpikir, ini saat yang tepat untuk memikirkan optimalisasi pajak bagi sustainabilitas,” kata dia.(sumber : investor)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *