Serikat Buruh Siapkan Judicial Review UU Ciptaker

0
(0)

Jakarta: Menyikapi beragam protes dan penolakan yang mencuat pasca pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker yang dinilai menyengsarakan kaum buruh dan pekerja kontrak, Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) menyatakan sikap akan mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Konfederasi Sarbumusi, Dalail, menuturkan, pengajuan JR itu direncanakannya akan dilakukan tepat satu bulan setelah UU Cipta Kerja itu disahkan bersama oleh DPR dan Pemerintah.

“Paling cepat satu bulan, sekitar tanggal 5 November, itu paling cepat ya. Karena kan masuk lembaran negara dibatasi setidaknya 30 hari sudah berlaku,” tutur Dalail, di Kantor DPP Konfederasi Sarbumusi, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2020).

Adapun poin utama yang menjadi sorotan organisasi Badan Otonom Nadhlatul Ulama itu, yakni terkait adanya pasal Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dan outsourcing yang dinilai menambah kesengsaraan para buruh.

“Yang pertama adalah PKWT Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan outsourcing, karena di sana (UU Cipta Kerja) sangat liberal sekali,” jelasnya.

Tak hanya itu, pengajuan JR itu, kata dia, juga akan menyoroti adanya pengurangan pesangon yang awalnya sebanyak 32 kali gaji bulanan, menjadi 25 kali gaji bulanan.

Akan tetapi di dalam pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi itu, kata Dalail, akan disesuaikan dengan sejumlah poin yang rencananya juga akan diajukan JR oleh Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU).

“Kita akan koordinasi dengan PBNU, karena kalau PBNU kan secara makro keseluruhan (mengajukan JR), jadi nanti apakah kita akan sendiri-sendiri (ajuin JR) per-sektor. Pada prinsipnya kita akan koordinasi dengan PBNU,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj dalam keterangan resminya menyatakan mendukung berbagai pihak yang akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Ia pun menyatakan Organisasi yang dipimpinnya itu juga akan menempuh jalur hukum dalam melakukan gugatan atas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

“Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/10).

Sebab menurut Said, upaya jalur hukum sangatlah tepat, dengan melihat kondisi dinamika keresahan masyarakat atas UU Cipta Kerja yang disahkan itu berpotensi membuat semakin banyaknya kerumununan massa di tengah pandemi Covid-19.

“Upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa,” pungkasnya

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Deretan Gubernur Menolak UU Cipta Kerja

Sat Oct 10 , 2020
0 (0) Jakarta: Demo yang dilakukan di berbagai daerah menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja berakhir rusuh. Selain masyarakat, ternyata ada beberapa kepala daerah dengan tegas menyatakan menolak UU Ciptaker. Berikut kepala daerah yang menolak agar Omnibus Law jangan disahkan terlebih dahulu: 1. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Gubernur […]