by

Senayan Bersuara Soal Peserta BPJS Gratis Vaksin Booster

Jakarta: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik rencana pemerintah untuk membuat aturan terkait vaksin booster yang dapat dibayarkan melalui program BPJS Kesehatan.

Sebab menurut politisi Partai Golkar ini, pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejauh ini sudah berjalan baik oleh BPJS Kesehatan dan mitra fasilitas kesehatan.

“Ada peserta yang dibayar pemerintah pusat atau pemerintah daerah kategori penerima bantuan iuran (PBI) dan ada yang mandiri baik membayar sendiri atau oleh perusahaan atau orang lain,” katanya di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Selasa (4/1/2021).

Dia menyoroti tentang kategori mandiri.

Dimana menurut dia itu sama saja dengan bentuk gotong-royong masyarakat dalam membantu pemerintahan dalam mengatasi pandemi Covid-19.

“Dengan membayar sendiri vaksin boosternya sedangkan warga negara yang kepesertaan BPJS Kesehatan dibayar negara, boosternya dibayar negara,” imbuhnya.

Kata pria yang akrab disapa Melki ini, jenis vaksin dipakai dalam vaksinasi booster adalah vaksin dalam negeri dan vaksin impor.

Dirinya lantas menekankan, baik dalam negeri maupun impor, sama-sama sudah teruji efikasi vaksinnya.

“Buatan dalam negeri dan masuk kategori halal sesuai arahan presiden Jokowi yang sudah disampaikan langsung oleh Beliau atau oleh Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto, atau Penangungjawab KPC PEN Jawa Bali Luhut B Panjaitan menggunakan produk dalam negeri Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih atau bisa juga vaksin impor kategori halal yang produk akhirnya dibuat di Indonesia lolos EUA BPOM dan kategori halal MUI dan PBNU yakni sinovac dan Zifivax,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan, bahwa pemerintah tengah mempersiapkan aturan vaksin booster untuk Covid-19.

“Akan ada revisi di Kementerian Kesehatan dan PP-nya sedang disiapkan oleh Pak Menteri Kesehatan di tanggal 12 Januari mendatang,” ujar Airlangga dalam video virtual, Senin awal pekan ini.

“Nanti ada Keppres (Keputusan Peraturan Presiden). Nantinya booster vaksin penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS Kesehatan atau berbasis mandiri,” lanjutnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *