Jakarta: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kembali pentingnya menerapkan 3T dan 3M agar upaya untuk terus menurunkan angka Covid 19 membuahkan hasil. Terutama di luar Jawa-Bali yang kasus Covid 19 nya masih terjadi peningkatan.
“Sebagai upaya pengendalian kasus di hulu, Pemerintah saat ini mengimplementasikan PPKM level 3 dan 4 di Pulau Jawa-Bali dan wilayah di luar Jawa-Bali. Yang perlu disadari dan dipahami bahwa kebijakan PPKM merupakan solusi optimal yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan kehidupan dan penghidupan,” kata Menko Airlangga dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Lemdiklat Polri, Senin (2/8/ 2021).
Menurutnya, kebijakan 3T terus diintensifkan sebagai upaya di hilir. Secara khusus kegiatan testing akan ditingkatkan untuk menurunkan tingkat positivity rate. Jumlah testing harus ditingkatkan disesuaikan dengan positivity rate mingguan hingga tercapai angka positivity rate yang sesungguhnya.
“Testing perlu ditingkatkan dan berbagai aspek dan suspect perlu terus dijaga, baik itu yang bergejala maupun yang kontak erat. Oleh karena itu Pemerintah mendorong agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilibatkan beserta para relawan agar ini semua bisa terus termonitor dan tracing-nya berjalan,” sambung Menko Airlangga.
Ia juga mengatakan, dalam rangka penanganan pasien, Pemerintah terus meningkatkan kapasitas tempat tidur rumah sakit untuk Covid-19 dengan mewajibkan konversi hingga 40%, menambah fasilitas isolasi terpusat, memenuhi kebutuhan oksigen dengan membentuk Satgas Oksigen di daerah-daerah serta memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan. Semua hal tersebut dilakukan dengan harapan penularan kasus baru dapat ditekan dan kondisi di hilir dapat membaik.
Percepatan vaksinasi juga terus dilakukan untuk segera mencapai target herd immunity. Saat ini lebih dari 67 juta dosis vaksin telah disuntikkan yang terdiri dari vaksinasi dosis ke-1 sebanyak 46,98 juta dosis dan vaksinasi dosis ke-2 sebanyak 20,05 juta.
“Pemerintah akan terus mempercepat akselerasinya melalui koordinasi dengan Pemda yang lebih intensif dengan melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari dokter, perawat, bidan dan juga TNI serta Polri,” tegas Menko Airlangga.
Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang enggan vaksinasi karena khawatir efek samping vaksin dan tidak percaya dengan efektivitas vaksin. Hal tersebut terungkap dari hasil survei BPS tentang “Perilaku Masyarakat pada Masa PPKM Darurat” yang dirilis hari ini.
Hasil survei itu juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat di luar Jawa-Bali dalam menerapkan protokol kesehatan, mulai dari masih rendahnya kesadaran mengenakan satu masker, mengenakan dobel masker, mencuci tangan dengan sabun dan mengenakan hand sanitizer serta menghindari kerumunan.