Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat.
Bukan langsung menyampaikan meminta maaf kepada rakyat.
Hal itu disampaikan Hasto menjawab wartawan di sela-sela wayangan dengan lakon ‘Sumatri Ngenger’ di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam.
Hasto pun mencontohkan soal data impor beras, karena terbukti pada tahun ini RI harus impor sebanyak 6 juta ton.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto.
Hasto pun menegaskan, berbagai kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara zikir dan doa bersama menyambut HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (1/8) malam.