Sejak Pandemi, Tak Ada Respon Cepat DPR

0
(0)

Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menyayangkan respons DPR yang terkesen tidak serius dalam bersikap menyikapi situasi kritis pandemi Covid-19.

Sikap itu merupakan salah satu catatan reflektif evaluasi posisi DPR sebagai wakil rakyat, oleh FORMAPPI dalam rangka memperingati setahun pasca pelantikan anggota DPR RI 2019-2024.

“Kemunculan Covid-19 yang mengejutkan di awal tahun 2020 ini mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia. Situasi ini juga turut mengubah cara DPR bekerja, dan mestinya juga paradigma DPR dalam merencanakan dan menghasilkan kebijakan,” tulis FORMAPPI dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.co.id, Jumat (2/10/2020).

“Sayangnya, jika melihat dinamika DPR sehari-hari sejak pertama kali Pemerintah mengumumkan kluster pertama penularan Covid 19, tak terlihat respons DPR yang menunjukkan bahwa pandemi ini merupakan sesuatu yang serius,” sambungnya.

Ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien pertama Covid 19 pada 2 Maret 2020, tulis FORMAPPI, DPR yang saat itu tengah melaksanakan reses di daerah pemilihan harus cepat merespon. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mengagendakan penyelenggaraan Rapat Paripurna Luar Biasa (Tata Tertib DPR, Pasal 229) untuk membicarakan kebijakan cepat yang harus diambil dalam menghadapi sekaligus mengatasi situasi dan dampak lanjutan pandemi.

“Idealnya jika DPR sejak awal menganggap pandemi ini sesuatu yang serius, maka repons cepat yang harus dilakukan. Respon cepat dan tepat dari DPR sebagai wakil rakyat tentu saja penting dalam menghadapi situasi darurat pandemi demi kepentingan dan keselamatan rakyat,” tulisnya.

Yang terjadi, tambahnya, DPR justru menunda rapat paripurna pembukaan MS III dari yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Maret menjadi 30 Maret. Dengan menunda jadwal rapat paripurna pembukaan, DPR kehilangan momentum untuk menjadi penanggungjawab utama yang bersama pemerintah menentukan arah kehidupan berbangsa di tengah situasi pandemi.

“Dalam perkembangan selanjutnya, sikap DPR dalam melihat pandemi tak ada bedanya dengan cara pandang mereka pada kondisi normal. Dalam banyak momen, Ketua DPR memang selalu mengingatkan fokus bangsa pada penanganan pandemi, akan tetapi peringatan Ketua DPR itu tak terlihat ditindaklanjuti oleh setiap alat kelengkapan DPR melalui perumusan agenda kegiatan yang terfokus pada pandemi. Faktanya hanya mekanisme pelaksanaan sidang saja yang benar-benar berubah pada DPR sepanjang masa pandemi (dari pertemuan tatap muka ke daring). Tak terlihat adanya perubahan dalam perencanaan yang fokus pada upaya penanganan pandemi,” tulsinya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

KAMI Diusik, Tengku Zul Tantang Moeldoko

Sat Oct 3 , 2020
0 (0) Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal MU, Ustaz Tengku Zulkarnain menantang, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn Moeldoko untuk mencabut UUD 1945 Pasal 28. Hal itu diutarakan Tengku karena Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) diusik atas pernyataan Moeldoko karena dianggap mengganggu stabilitas politik. “Berkumpul mengeluarkan pendapat dan mengkritik itu dijamin UUD […]