Sebagai Wamenkumham, Presiden Berhentikan Eddy Hiariej

Jakarta – Presiden Joko Widodo memberhentikan Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham). Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan, pemberhentian terjadi setelah adanya penandatanganan Surat Keputusan Presiden (Keppres).

“Tadi siang, Bapak Presiden telah menerima surat pengunduran diri Wamenkumham, Bapak Eddy Omar Sharif Hiariej. Bapak Presiden langsung menandatangani Keppres pemberhentian,” kata Ari dalam keterangan pers, Kamis (7/12/2023).

Ari menjelaskan, surat pengunduran diri Eddy diterima pihak Istana pada Senin pekan ini. Namun, karena sedang kunjungan kerja ke NTT, surat tersebut baru diterima Presiden siang ini.

KPK telah menetapkan Eddy sebagai tersangka suap dan gratifikasi. KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Selain Eddy, KPK juga menetapkan asisten pribadinya sebagai tersangka yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana. Satu tersangka lainnya belum diumumkan KPK.

Kasus ini bermula dari laporan yang dilayangkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa. Dalam laporan itu, Eddy diduga menerima gratifikasi sebesar Rp7 miliar.

Pemberian uang itu diduga melalui perantara kedua orang asisten pribadi Eddy. Sugeng menduga uang itu berkaitan permintaan bantuan pengesahan badan hukum PT CLM, oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Ditetapkan sebagai tersangka Eddy, Yogi, dan Yosi telah mengajukan praperadilan terhadap KPK. Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dengan nomor perkara: 134/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Adapun pihak tergugat dalam permohonan ini adalah pimpinan KPK. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan, perkara tersebut akan diadili oleh hakim tunggal Estiono, Senin pekan depan.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *