by

RUU Masyarakat Hukum Adat Seharusnya Segera Disahkan

Jakarta: Guru Besar Hukujm Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria Sumardjono menegaskan, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) perlu segera disahkan.

“Harapannya, sebelum 2024, ini sudah sah,” ungkap Maria dalam siaran pers diterima RRI.co.id, Jum’at (27/5/2022).

Menurut Maria, pengesahan RUU MHA mendesak sebab itu berkaitan erat dengan hak dasar masyarakat.

Maria mengatakan, tidak sedikit pihak yang bicara tentang reforma agraria. Namun, hanya sekadar menyuarakan isu pentingnya redistribusi dan resolusi konflik.

Menurutnya, isu yang lebih mendasar, yang justru cenderung terlupakan yakni landasan hukum bagi masyarakat adat, berkaitan dengan wilayahnya.

“Kita sering bicara reforma agraria, tapi ketika bicara itu, orang ingatnya hanya redistribusi dan resolusi konflik. Pemenuhan hak masyarakat adat malah diabaikan, padahal ini penting, khususnya dalam bentuk segera disahkannya RUU MHA,” ungkap Maria, saat menjadi narasumber dalam Webinar Festival Ibu Bumi, Rabu (25/5/2022).

Undang-undang Parsial

Dalam Webinar bertajuk Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA): Jaminan Hak atas Tanah dan Akses Wilayah Kelola Ruang sebagai Wujud Perlindungan dan Pengakuan Hak Perempuan Adat di Indonesia ini, Maria juga menyinggung tentang undang-undang tentang masyarakat adat yang parsial.

Menurut Maria, regulasi yang parsial memang sudah ada, tapi persoalannya itu kerap tumpang tindih. Akibatnya, pemerintah penting untuk mengumpulkan dan menyempurnakannya menjadi satu UU khusus.

Ia memberi contoh tentang regulasi pertanahan dan kehutanan masyarakat adat. Keduanya membahas tentang wilayah masyarakat adat, tapi jalan sendiri-sendiri.

“Regulasi yang parsial sudah ada, tapi tidak selalu sejalan satu sama lain, bisa tumpang tindih. Contoh, yang pertanahan bicara masyarakat adat dan ulayatnya dan yang kehutanan bicara hutan adatnya. Ini membingungkan,” kata Maria.

“Kalau mendaftar, mestinya yang didata itu seluruh wilayah mencakup tanah, hutan, dan air. Soal pengelolaan, untuk hutan, silahkan KLHK, sedangkan di luar wilayah hutan silahkan ATRBPN. Yang sekarang terjadi, ATR/BPN tidak berani mengelola yang di luar kawasan hutan,” Maria menambahi.

Hak Ulayat

Lebih jauh Maria menegaskan, hak ulayat MHA tidak mencakup Sumber Daya Alam (SDA) di dalam bumi. Hak ulayat mereka terbatas pada tanah, hutan, perairan, dan SDA di atasnya.

Akibatnya, untuk pengelolaan dan pemanfaatan SDA di dalam bumi dipegang oleh pemerintah melalui pihak ketiga.

Meski demikian, Maria menengarai, bukan berarti ketika demikian, maka MHA dilupakan begitu saja.

Betapa pun, SDA tersebut tetap berada di wilayahnya, sehingga MHA berhak atas manfaat yang dihasilkan dan pembagian keuntungan.

“Jadi kalau itu dieksploitasi atau dikelola, masyarakat adat harus mendapatkan prioritas manfaat, bahkan termasuk pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDA itu. Ini kita bisa membandingkannya dengan Filipina,” jelas Maria.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.