by

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, DPR Setujui

Jakarta : Badan Legislasi DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) untuk disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Pengesahan akan dilakukan dalam sidang Paripurna DPR selanjutnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengapresiasi DPR yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan kesejahteraan ibu dan anak melalui penyusunan RUU KIA. Sebelum disahkan, DPR akan membahas RUU KIA tersebut bersama pemerintah untuk dijadikan undang-undang.

“Kami mengapresiasi setiap upaya yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam berbagai aspek. Kami berharap RUU KIA sebagai terobosan baru untuk menghadirkan aturan yang memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap ibu dan anak. Harapannya generasi sehat, terdidik dan berakhlak bisa dapat dicapai,” kata Menteri PPPA, seperti dikutip RRI.co.id, Jumat (17/6/2022).

Menteri Bintang juga mendukung pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang menyebutkan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

“Hal ini harus menjadi upaya bersama yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak,” ucapnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan, terdapat sejumlah hak dasar yang harus diperoleh seorang ibu. Di antaranya, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus. Persisnya fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

Rancangan Undang-undang KIA ini, berkaitan erat dengan edukasi kesehatan reproduksi sekaligus juga sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting, hingga memajukan perempuan melalui keterlibatan di ruang publik.

“Tentunya bagaimana seorang ibu mendapat rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari tempatnya bekerja,” kata Puan.

Puan mengatakan, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Pembahasan RUU ini diharapkan dapat rampung dalam masa sidang DPR tahun 2022.