Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2023 (IHPS) kepada DPR RI terkait pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Hasilnya ribuan permasalahan ditemukan dengan potensi kerugian negara triliunan rupiah.
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, ditemukan sebanyak 9.261 kasus yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian. Kemudian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E).
“Di mana nilai keseluruhan mencapai 18,19 triliun. Ini dari dua klasifikasi temuan dengan nilai terbesar adalah potensi kerugian sebesar Rp7,43 triliun dan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,01 triliun,” kata Isma Yatun di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Dia memastikan, atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti. Yakni dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp852,82 miliar.
Selain terkait LHP, IHPS Semester I-2023 juga mengungkapkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari tahun 2005 hingga semester I 2023. “Dengan tindak lanjut telah sesuai rekomendasi BPK sebesar 76,9 persen,” kata Isma.