Ratusan Personel TNI dan Polri Siaga Antisipasi Putusan Terdakwa Kerusuhan Papua

0
(0)

Jayapura – Sebanyak 816 personel dari TNI dan Polri disiagakan guna antisipasi dampak pascaputusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, terhadap tujuh terdakwa dalang kerusuhan di Papua pada 29 Agustus 2019.

Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas di Jayapura, Rabu(17/6), mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan personel guna mengantisipasi adanya aksi penolakan terhadap putusan tersebut yang dapat berakibat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

“Untuk personel kami sudah tempatkan di beberapa titik, antara lain di wilayah lingkaran Abepura dan pertigaan Zipur Waena,” katanya.

Menurut Kapolresta, selain perkuatan personel, pihaknya pun menurunkan kendaraan taktis guna mem-back up personel yang ada.

“Kami menurunkan kendaraan barakuda dan water cannon untuk mem-back up,” ujarnya.

Sementara itu, dari pantauan di lapangan, seratusan orang berkumpul di Perumnas III Waena dan di depan Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura.

Warga yang berkumpul tersebut duduk di jalan dan menggelar orasi menuntut pembebasan tujuh orang yang terdiri atas mahasiswa dan aktivis.

Sebelumnya, tujuh orang mahasiswa dan aktivis Papua, yakni Buchtar Tabuni, Agus Kosai, Alexander Gobai, Hengki Hilapok, Steven Itlay, Ferry Kombo, dan Irwanus Uropmabin, terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun jika terbukti bersalah dalam tuduhan makar terkait dengan demo dan kerusuhan di Papua pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.(EP/Ant)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

RUU HIP, Refly Harun: Selain Rawan PKI, Pancasila Hanya Jadi Alat Penguasa

Wed Jun 17 , 2020
0 (0) Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyoroti pasal yang sangat berbahaya dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain rawan tak mencantumkan Tap MPRS pembubaran PKI, RUU itu juga menyatakan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan haluan ideologi pancasila. “Kalau pancasila dibajak penguasa atau negara, dia menjadi alat […]