PSBB Total, 21 Perusahaan dan 96 Warung Ditutup

0
(0)

Jakarta: Pasca tiga hari penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan penutupan terhadap 21 perusahaan maupun perkantoran dan 96 tempat usaha makan yang tidak memenuhi syarat Protokol Kesehatan Covid-19.

“Untuk penyegelan (penutupan) ada hampir 21 perusahaan, perkantoran dan tempat bekerja, untuk tempat makan, ada 96 kita lakukan tutup sementara,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Jakarta Timur Budhy Novian, kepada RRI, usai melakukan Operasi Yustisi di Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, Rabu, (16/9/2020).

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa penutupan perusahaan industri dan perkantoran serta tempat usaha makan itu, dikarenakan tidak memenuhi tiga syarat utama Protokol Kesehatan Covid-19 dalam penerapan PSBB secara total, yang diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Pertama sudah ada tempat cuci tangan, handsanitizer sudah ada, fakta integritas tidak ada, kemudian petugas Covid mandiri (internal) belum dibentuk berdasarkan surat tugas dari pimpinan perusahaan. Warung makan, karena masih menyediakan makan ditempat. Itu sangat tidak diperkenankan untuk pemberlakuan PSBB diperketat ini,” jelasnya.

“Jadi tiga item yang dilanggar itu memenuhi syarat kami untuk melakukan pengenaan sanksi,” tambahnya lagi.

Meski tidak diberikannya sanksi denda, namun Kasatpol-PP Jakarta Timur, Budhy menuturkan penutupan itu tidak diterapkan secara permanen. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan batas waktu penutupan tersebut selama tiga hari.

“Untuk sementara ini sanksi yang kita lakukan penutupan sememtara 3×24 jam untuk pelanggaran yang dilakukan baik rumah makan dan sejenisnya, termasuk perkantoran dan tempat bekerja, terutama yang non esensial. Kalo mereka bersedia dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan ke kami Satpol-PP, SKPD yang lain, bisa dilakukan pembukaan lebih cepat manakala dia sudah memenuhi Protokol Kesehatan,” tutur Budhy.

Kasatpol-PP Jakarta Timur, Budhy Novian menegaskan pemberian batas waktu itu, perusahaan industri dan perkantoran maupun tempat usaha makan yang tidak termasuk kedalam kategori non-esensial yang ditutup tersebut, dapat memperbaiki dan melengkapi persyaratan Protokol Kesehatan Covid-19.

“Bersurat kepada kita atau datang mengajukan (perbaikan pemenuhan syarat) untuk dilakukan pengecekan kembali terhadap 16 item penerapan protokol kesehatan,” pungkasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

RKUHAP, Sidang Perkara Pidana Online Bakal Dipermanenkan

Fri Sep 18 , 2020
0 (0) Jakarta: Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mengaku, tidak mempermasalahkan Mahkamah Agung (MA) terkait rencana mempermanenkan sidang perkara pidana yang di gelar secara online/virtual selama pandemi Covid-19. Menurutnya, mempermanenkan sidang pidana online harus di atur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU tersebut pun sudah masuk […]