Presiden Perkirakan Vaksinasi Covid-19 Desember, BPOM Pastikan Tidak Bisa, Ini Alasannya

5
(1)

Bogor – Presiden Joko Widodo memperkirakan pemberian vaksin Covid-19 dapat dilakukan pada akhir Desember 2020 atau awal Januari 2021. Menurut dia, tergantung pada datangnya vaksin dan proses persiapan yang dilakukan di Indonesia.

“Soal vaksin, kita berharap vaksin ini bisa datang pada akhir November ini. Kita berusaha. Kalau tidak bisa, ya datangnya di bulan Desember,” kata Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan ke Puskesmas Tanah Sareal, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11).
Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi antara lain, oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Aria Bima. Menurut Joko Widodo, vaksin itu tiba, baik dalam bentuk vaksin jadi maupun dalam bentuk bahan baku yang akan diolah di Bio Farma Bandung.

Presiden menegaskan, semua vaksin yang akan digunakan, harus terdaftar dalam daftar vaksin di Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). “Ini wajib,” katanya.

Vaksin yang dibeli, kata Presiden, dari perusahaan yang mereknya telah terdaftar di WHO. “Saya tidak menyebut mereknya apa, tapi harus ada di dalam list WHO,” katanya.

Presiden menjelaskan, setelah vaksin masuk ke Indonesia dan diterima, masih ada tahapan lagi di BPOM, tidak bisa langsung disuntikkan. “Masih diperlukan emergency user, dan tahapan itu memerlukan waktu sekitar tiga minggu,” katanya.

Setelah mendapatkan izin dari BPOM, katanya, baru kemudian dilakukan vaksinasi. “Namun, kaidah-kaidah saintifik dan kaidah-kaidah ilmiah ini, juga sudah saya sampaikan. Wajib diikuti,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan izin darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 tidak dapat diterbitkan pada Desember 2020 seperti yang ditargetkan pemerintah.

Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, data terkait efikasi dan keamanan dari uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac di Bandung tidak bisa didapatkan pada Desember 2020. Menurut dia, EUA terhadap vaksin Sinovac diprediksi baru bisa diterbitkan pada pekan ketiga dan keempat Januari 2020.

Menurut Penny, BPOM juga telah mencoba meminta data hasil uji klinis tahap ketiga vaksin yang sama kepada Brasil. Brasil telah memulai uji klinis lebih dulu dari Indonesia dan datanya dapat digunakan sebagai salah satu rujukan penerbitan EUA.

“Kami sudah dapat info dari Brasil bahwa mereka tidak bisa memberikan, Sinovac juga tidak bisa memberikan sehingga datanya tidak lengkap,” kata Penny dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada Selasa (17/11).

Berdasarkan standar yang ada, BPOM tidak mungkin memberikan EUA pada minggu ketiga Desember 2020. Sebab WHO dan sejumlah regulator obat dunia mensyaratkan penerbitan EUA harus mengacu pada laporan utuh dari uji klinis tahap pertama dan kedua, kemudian data pemantauan selama enam bulan setelah penyuntikan vaksin dosis yang terakhir. (Aza/Ant)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

UMKM Mau Bangkit DI Tengah Pandemi, Ketua Akumindo : PSBB Jangan Diperpanjang

Thu Nov 19 , 2020
5 (1) HarianNasional.com, Jakarta – Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk diupayakan segera bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19. Pasalnya sektor yang selama ini bisa menjadi bamper terhadap krisis ekonomi, justru malah menjadi salah satu sektor yang paling terdampak parah. Oleh […]