Presiden Jokowi Didesak Terbitkan Perppu Batalkan UU CK

0
(0)

Jakarta : Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta kebijaksanaan politik kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja (CK) yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober yang lalu. ASPEK Indonesia menuntut Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU tersebut.

Demikian disampaikan Mirah Sumirat, selaku Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2020). Menurutnya ada beberapa hal yang patut untuk dipertimbangkan Presiden terkait pentingnya Perppu tersebut. Pertama, pembahasan RUU CK tersebut sejak awal proses legislasi, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan telah memicu kontroversi dan kritik dari banyak elemen masyarakat. Baik terkait prosesnya yang minim partisipasi publik dan tidak melibatkan unsur tripartit sejak awal penyusunan, maupun isinya yang hanya menguntungkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat.

“Kedua juga nyata telah terjadi penolakan baik saat masih RUU maupun setelah pengesahan UU Cipta Kerja, yang semakin meluas dari berbagai elemen masyarakat. Secara umum kami menilai bahwa UU Cipta Kerja hanya mementingkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat,” kata Mirah.

Hal lainnya adalah pengesahan UU CK dilakukan secara terburu-buru dan dipaksakan. Bahkan ketika pengesahan, anggota DPR tidak menerima naskah UU CK yang disahkan. Kemudian proses penyusunan dan pengesahan UU CK, termasuk berbagai penolakan dari masyarakat, telah menjadi sorotan dunia internasional.

Akibat minimnya keterlibatan publik dalam penyusunan hingga pembahasan itu membuat asosiasi pekerja internasional ikut menyoroti UU tersebut. Council of Global Unions yang terdiri dari International Trade Union Confederation (ITUC), UNI Global Union, IndustriAll, BWI, ITF, EI, IFJ, IUF, PSI selaku konfederasi dan federasi serikat pekerja tingkat dunia, bersama federasi serikat pekerja internasional dan organisasi serikat pekerja dari berbagai negara, antara lain Japanese Trade Union Confederation (JTUC-Rengo), Central Autónoma de Trabajadores del Peru, FNV Netherlands, Memur-Sen Turky, juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Dikatakan Mirah bahwa inti surat tersebut adalah menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut Omnibus Law UU CK, karena menimbulkan ancaman bagi proses demokrasi, serta menempatkan kepentingan dan tuntutan investor asing di atas kepentingan pekerja, komunitas dan lingkungan. Organisasi serikat pekerja internasional juga prihatin bahwa prosedur dan substansi Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan hak asasi manusia di Indonesia, dan hukum hak asasi manusia internasional.

“Beberapa catatan itu tentunya harus menjadi perhatian Presiden, agar upaya pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi dapat menjadi lebih prioritas,” pungkasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Masjidil Haram Sekarang Diizinkan Sholat Lima Waktu

Sun Oct 18 , 2020
0 (0) Riyadh: Arab Saudi mengizinkan warganya dan penduduk di dalam kerajaan untuk melakukan sholat di salah satu situs religius paling suci dalam Islam, Masjidil Haram di Mekah, untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, seperti diungkap televisi pemerintah pada Minggu pagi (18/10/2020), yang dikutip dari Reuters. Awal bulan ini Arab […]