Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan catatan demokrasi, otonomi daerah, dan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tasyakuran ulang tahun ke-19, Selasa (20/04).
Syaikhu menegaskan, jika ada upaya-upaya yang akan mengembalikan kehidupan bernegara ke rezim otoriterianisme, maka harus ditolak. Kepada penegak hukum, PKS mengingatkan, jangan mempermainkan rasa keadilan rakyat untuk kepentingan kekuasaan dan pendukung kekuasaan.
Sebaliknya, jangan sekali-kali kekuasaan mengintervensi penegakan hukum untuk kepentingan kekekuasaan semata. Penegakan hukum yang terkesan berambisi melanggengkan kekuasaan jelas melukai rasa keadilan rakyat.
“Kekuasaan itu akan selalu dipergilirkan. Tidak ada yang abadi di tampuk kekuasaan. Pergunakanlah kekuasaan itu dengan arif dan bijaksana,” pesan Syaikhu pada tasyakuran ulang tahun ke-19 yang digelar secara daring dan luring, dikutip dari situs resmi Fraksi PKS.
Dia juga menegaskan, PKS lahir dengan semangat ingin mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis. PKS akan berjuang sekuat tenaga untuk menjaga dan merawat fitrah demokrasi di Indonesia. PKS juga akan menjadi penjaga demokrasi (the guardian of democracy).
“Oleh karena itu, jika ada upaya-upaya untuk memutar balik haluan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kembali ke rezim otoriterianisme, maka hal itu telah menghianati semangat dan cita-cita reformasi. Kita sebagai bangsa tidak boleh membiarkan hal itu terjadi,” katanya.