Skip to content
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan amanat dan konsisten dengan Undang-Undang yang ada.
Hal itu diungkapkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, menyikapi usulan Revisi Undang-Undang Pemilu, usai melakukan pertemuan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, melalui pernyataan resmi Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri yang diterima RRI.co.id, Jumat (29/01/2021).
Dijelaskan Bahtiar, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015.
Dalam perubahan tersebut, di antaranya mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024.
BACA JUGA: Pilkada DKI Jakarta: PPP dan Demokrat Berseberangan
Perubahan tersebut, bukanlah tanpa dasar, melainkan telah disesuaikan dengan alasan yuridis, filosofis, hingga sosiologis.
“Nah, oleh karenanya, kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024,” kata Bahtiar.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 201 ayat 5 disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.”
Kemudian, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 ayat 8 menjadi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”
“Karena itu, [sudah] semestinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan UU yang ada, yaitu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah negara indonesia pada tahun 2024,” ujarnya.
BACA JUGA: Dampak Jika Draf RUU Pemilu Disahkan
Seperti diberitakan sebelumnya, Draf Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu nantinya ikut mengatur jadwal Pilkada DKI Jakarta pada 2022 mendatang.
Partai Politik (Parpol) mulai memasang ancang-ancang dengan bersuara soal apakah memang harus pada 2022 ataukah mengikuti UU Pemilu yang mengatur Pilkada nanti (termasuk DKI Jakarta) berlangsung pada 2024.
Deretan kursi di Senayan pun mulai menghangat, karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terlibat friksi dengan Partai Demokrat soal Pilkada DKI Jakarta.
Politikus PPP, Nurhayati Monoarfa, menilai, UU Pemilu tidak perlu diubah, dan Pilkada tetap dilakukan pada 2024.
“Soal pilkada, kami tetap dengan UU (Pemilu) yang tidak perlu diubah sehingga pilkada tetap di tahun 2024,” ujar Nurhayati kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/1/2021).
BACA JUGA: Catat, Draf RUU Tidak Ubah Jadwal Pemilu
Anggota Komisi II DPR RI itu juga menilai UU Pemilu belum relevan untuk diubah.
Ia berharap UU Pemilu tidak diubah setiap lima tahun sekali.
“Seingat saya di draf RUU Pemilu belum tentu dibahas dan kami Fraksi PPP berpendapat bahwa RUU (Pemilu) belum relevan untuk diubah,” tegasnya.
Selain itu, Nurhayati menilai Indonesia masih menghadapi pandemi dan dampak COVID-19.
Ia menilai sebaiknya energi negara tahun 2021 hingga 2023 digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional.
“Kita perlu konsentrasi pada pemulihan ekonomi dan sekaligus pemantapan sistem kesehatan nasional agar orang tetap sehat dan bisa bekerja, berpenghasilan dan berdaya beli. Lebih baik energi bangsa ditumpahkan ke situ untuk tahun 2021 sampai 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.
