Banyak Warga Tidak Punya KTP Pada Pilkada 2020

0
(0)

ilustrasi

Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengungkapkan, bahwa masih banyak warga di sejumlah daerah yang belum memiliki data kependudukan. Mayoritas, warga yang belum memiliki data kependudukan ini adalah lansia dan tinggal sendiri.

“Baik KTP-el, suket maupun Kartu Keluarga,” kata Viryan, Jumat (30/10/2020).

Lebih jauh, Viryan menyatakan, fakta tersebut ditemukan pada saat petugas pencocokan dan penelitian (Coklit) atau pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Ternyata, kata dia, pada bulan Juli-Agustus kemarin, masih banyak ditemukan pemilih yang sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan.

Kendati demikian, dia tak merincikan lebih jaub berapa banyak jumlah warga yang belum memiliki data kependudukan ini.

Hanya saja, ia mencontohkan di Kabupaten Suluma, Bengkulu, ternyata masih pada tahapan Coklit ditemukan sebanyak 128 pemilih yang belum memiliki dokumen tersebut.

“$ebelum Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada ditetapkan, hampir sebagian warga Kabupaten Suluma sudah memiliki kartu keluarga. Saat ini, mereka sedang melakukan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik,” jelasnya.

Sementara, bagi warga yang belum memiliki data kependudukan dan belum masuk DPT, dia menyebut mereka masih memiliki kesempatan untuk tetap menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2020.

Sebab, ia mendengar jika pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk turut aktif melakukan pendataan kembali bagi pemilih dengan status belum memiliki data kependudukan.

“Dukcapil berkomitmen aktif hingga hari pemungutan suara. Sehingga bila ditemukan hal tersebut bisa langsung ditindaklanjuti,” tukasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ini 16 provinsi belum mengajukan UMP tahun 2021

Fri Oct 30 , 2020
0 (0) Jakarta: Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah diterbitkan untuk menetapkan tidak ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan, 2021. Tapi, dari total 34 provinsi di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga Selasa (27/10/2020), masih […]