Pilkada 2020, Warga Demo Tuntut Netralitas ASN Di Pandeglang

0
(0)

Di Pandeglang, digelar sebuah aksi menuntut agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Kecamatan Banjar bersikap netral dalam Pilkada Pandeglang 2020.

Aksi tersebut dilakukan sejumlah massa aksi dari Koalisi Masyarakat Banjar Bersatu (KMBB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Banjar, Senin (23/11/2020).

Tidak hanya protes kepada ASN, Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari APBN untuk Pemkab Pandeglang dalam penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan sekitar Rp 200 juta menjadi sorotan dalam aksi yang melibatkan puluhan masa tersebut.

Koordinator aksi, Odon menyampaikan, bahwa masyarakat Banjar sudah kecewa dengan suguhan politik oleh para ASN yang mengarahkan untuk memilih kepada salah satu pasangan calon.

“Masyarakat kita sudah kecewa disuguhkan ketidakadilan. Bagaimana tidak ASN ini digaji oleh rakyat, tapi mereka mengkampanyekan paslon bupati,” kata Odon, dalam keterangannya saat berorasi.

Sementara itu, Odon juga menilai bahwa dana Covid-19 sebesar Rp 200 juta disinyalir dipakai untuk kepentingan politik jelang Pilkada Pandeglang 9 Desember 2020. Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat sudah memiliki bukti terkait hal tersebut.

“Ada yang miris lagi, dana Rp 200 juta untuk penanggulangan Covid-19, dari APBD perubahan itu disinyalir dipakai kepentingan politik, dan rakyat sudah memiliki bukti. Ada kepala desa yang membagikan kerudung untuk mengarahkan kepada salah satu paslon dan dilampiri stiker,” jelasnya.

Massa aksi juga menuntut, agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang bertindak tegas kepada oknum-oknum camat yang tidak netral dalam Pilkada Pandeglang 2020.

“Kami mendesak untuk memberikan teguran keras dan berikan sanksi, Bawaslu juga harus turun tangan untuk pelaku netralitas ASN ini, kemudian persoalan oknum camat juga harus diperiksa,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Kecamatan Banjar, Mujani mengatakan bahwa unjuk rasa adalah hak setiap warga. Namun, aksi unjuk rasa tersebut dikatakannya masih terlalu dini, karena hingga saat ini dana Rp 200 juta belum diterima.

“Menurut saya mereka terlalu dini, artinya di situ tercantum adanya dugaan dana Covid-19 sebesar Rp 200 juta. Namun sampai hari ini kami belum melakukan pencarian dan masih menempuh mekanisme prosedur, disini kami masih proses pengajuan,” terangnya.

Terkait dugaan ketidaknetralan ASN dan oknum camat, Mujani membantah hal tersebut. Mujani menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengarahkan kepala desa maupun masyarakat untuk memilih salah satu paslon yang maju di Pilkada Pandeglang. Selain itu bahwa selama gelaran pilkada berlangsung dirinya belum menemukan oknum ASN dan kepala desa mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu paslon.

“Kalau tuduhan sah sah saja, pada prinsipnya kami netral, dan melindungi kedua paslon terkait dengan dukung mendukung itu kan hak masing-masing. Kalau secara lembaga kami tidak mengarahkan kepada kades kades, saya tidak tahu adanya perintah dan secara pemantauan belum pernah menemukan adanya pengarahan dukungan, saya juga sudah tindaklanjuti masalah surat edaran netralitas ASN dari DPMPD,” terangnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *