Pilkada 2020 Tetap Jalan, Ini Peringatan JK

0
(0)

Jakarta: Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat tetap melanjutkan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, dengan aturan ketat protokol kesehatan.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memahami keputusan tersebut, namun tetap memperingatkan agar selalu waspada.

“Kalau Pemerintah, DPR, dan KPU sudah putuskan, tentu karena mempunyai alasan meyakinkan. Namun, perlu diketahui, bulan Desember 2020, para epidemiolog memperkirakan puncak pandemi dan musim hujan. Jadi partisipasi pemilih (diperkirakan) bakal rendah dengan risiko dan biaya besar,” kata JK kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

JK mengimbau agar KPU membuat aturan ketat terkait mekanisme pengumpulan massa di tengah pandemi Corona. Aturan itu guna membatasi pengumpulan massa.

Namun JK lebih memilih untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hingga vaksin ditemukan. Penundaan diyakini dapat menekan penyebaran Covid-19. Keselamatan dan kesehatan masyarakat jadi taruhannya di sini.

Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) khawatir, Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, justru akan memicu potensi penyebaran virus yang lebih besar. Kekhawatiran mengemuka melihat tahap pendaftaran pada 4-6 September lalu, dimana pemerintah belum dapat mengontrol kerumunan massa dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dirinya cemas, kondisi serupa akan terulang di masa kampanye dan pencoblosan. Karena menurut dia, hingga kini belum ada jaminan aturan protokol kesehatan sesuai Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020, dapat diterapkan dengan baik dalam sejumlah tahapan Pilkada.

“Walau dibatasi 100 orang, siapa dapat menjamin. Pencoblosan enam jam, kira-kira 300-400 orang, sulit untuk membatasi itu. Perhitungannya sore, saksi-saksi ingin mengetahui itu juga, tentu punya risiko,” terang JK kepada CNNIndonesia TV, seperti dilansir Senin (21/9/2020).

Ditambah lagi, prediksi penyebaran Covid-19 melenceng, dari semula September, kini diprediksi baru akan mencapai puncak pada Desember 2020 mendatang, bertepatan momen Pilkada serentak 2020.

JK menambahkan, walaupun Pilkada tertunda atau ditunda, tidak berpengaruh signifikan pada proses peralihan kepala daerah. Karena menurut dia, para kepala daerah di 270 wilayah yang akan menggelar Pilkada baru akan habis masa jabatan pada 2021 mendatang. Para kepala daerah yang habis masa jabatan itu nantinya dapat digantikan dengan pejabat sementara (pjs) atau pelaksana tugas harian (plt). Dan situasi itu tak menimbulkan perubaham siginifikan pada roda pemerintahan.

“Kalau pun memang sudah melewati masa jabatan, itu kan ada pejabat sementara yang dapat menangani. Jadi ini biasa saja,” ucapnya menambahkan.

BACA JUGA: Beda Pendapat JK-Jokowi Soal Pelaksanaan Pilkada

Berbeda dengan JK, Presiden RI, Joko Widodo, sudah menegaskan, tahapan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tetap berjalan meski pandemi Covid-19 belum usai.

Melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, Jokowi memastikan Pilkada Serentak tetap berlangsung pada 9 Desember 2020.

“Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Ini demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan memilih,” kata Fadjroel menyampaikan keterangan resmi Presiden Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Penyelenggaraan Pilkada juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas.

“Agar tidak terjadi klaster baru Pilkada,” terang dia.

Jokowi, kata Fadjroel, juga mengatakan bahwa pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sebab, pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid selesai di Indonesia dan dunia.

“Karena tidak satu pun negara (di dunia, termasuk Indonesia) tahu, kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis,” tandasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Bansos Beras Kemensos Tiba di Pulau Terluar Indonesia

Tue Sep 22 , 2020
0 (0) HarianNasional.com – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengunjungi Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau untuk memastikan bantuan sosial sampai kepada para penerimanya. Hal ini berkaitan dengan hadirnya negara melalui Kementerian Sosial yang menyambangi salah satu wilayah 3T tertinggal, terluar, dan terdepan Indonesia untuk melakukan penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) bagi […]