Pesantren di Bantul Di Lockdown, Orang Tua dan Santri Dilarang ke Pondok

5
(102)

Bantul – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerapkan lockdown atau penguncian lokal terhadap sejumlah pondok pesantren. Para rang tua dan santri yang belum kembali dilarang ke pondok hingga masa lockdown dicabut guna mengendalikan penularan Covid-19 yang kini diklaim sebagai klaster baru penyebaran virus.

“Kami sudah punya kebijakan terkait dengan ponpes (pondok pesantren) yang pertama itu lockdown lokal dengan tidak lagi mengundang santri yang sampai saat ini belum datang ke pondok,” kata Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul Helmi Jamharis di Bantul, Rabu (18/11).

Menurut dia, sejumlah ponpes di Bantul di antaranya di wilayah Kecamatan Sewon, Pajangan dan Pandak belakangan ini menjadi salah satu tempat yang terus dimonitoring Gugus Tugas menyusul temuan kasus positif para santri dalam satu waktu yang bersamaan.

Baca Juga : Terpapar Virus Corona, Lebih 40.000 Tenaga Medis di Turki

Selain penguncian lokal, Helmi yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul mengatakan pemda mengambil kebijakan menutup silaturahim atau rasa kangen orang tua terhadap anaknya.

Untuk sementara orang tua tidak melakukan kunjungan ke pondok pesantren yang menjadi tempat penularan Covid-19 itu. “Kemudian Gugus Tugas di ponpes melakukan pengetatan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas para santri di lokasi itu,” katanya.

Helmi mengatakan pemkab juga melakukan kebijakan penundaan kegiatan yang melibatkan para santri maupun pihak ponpes yaitu Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat Kabupaten Bantul yang sedianya akan digelar pada 24 sampai 26 November 2020 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.

“Dengan pertimbangan karena setelah kami melakukan penelusuran, personel-personel yang akan menjadi kafilah STQ itu sebagian besar berasal dari ponpes entah dari manapun, sehingga kami melakukan kehati-hatian dengan melaksanakan penundaan terhadap kegiatan STQ tersebut,” katanya.

“Artinya, kami memandang bahwa perkembangan kasus Covid-19 di Bantul ini harus kita monitor secara lebih cermat lagi,” lanjutnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 102

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pilkada 2020, 600 ASN Tidak Netral

Wed Nov 18 , 2020
5 (102) Surabaya: Sebanyak lebih dari 800 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diduga telah berlaku tidak netral selama musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. 600 diantaranya terbukti tidak netral. Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan, hal itu berdasarkan laporan yang mereka terima. “Sekarang ini […]