Pertamina Langgar Penugasan Pemerintah Jika Hapus Premium

0
(0)

Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta, Pertamina mengkaji ulang rencana penghapusan BBM jenis Premium. Menurutnya, jika penghapusan Premium itu benar-benar dilaksanakan maka, Pertamina dapat dinilai melanggar penugasan pemerintah dalam hal penyediaan BBM murah dan terjangkau bagi masyarakat.

“Pertamina tidak boleh menghapus premium secara semen-mena, meski dalam kerangka uji coba atau edukasi sekalipun. Karena penghapusan jenis BBM, apalagi yang berupa penugasan Pemerintah, harus berdasarkan keputusan Pemerintah,” kata Mulyanto, Kamis (17/9/2020).

“Ini sama juga Pertamina tidak melaksanakan penugasan Pemerintah dengan baik. Karena soal ini adalah kewenangan penuh Pemerintah,” tambahnya.

Politisi PKS ini pun menolak tegas rencana penghapusan premium tersebut yang akan memberatkan rakyat yang sedang kesulitan, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Dia pun mengharapkan, pemerintah peka dengan kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini.

“Selama Pemerintah belum mencabut atau menghapus BBM jenis premium atau selama pemerintah masih menugaskan Pertamina untuk menjual Premium, maka Pertamina tidak bisa semena-mena menghapus produk BBM tersebut dari peredarannya di masyarakat. Pertamina tetap berkewajiban menyediakan BBM penugasan ini untuk masyarakat,” paparnya.

“Edukasi boleh dilakukan, namun Pertamina tidak boleh menghapuskan penjualan Premium di daerah/kota tersebut. Ketika harga BBM dunia anjlok, Pertamina tidak menurunkan harga BBM domestik,” tuturnya.

Mulyanto mengingatkan, Pertamina jangan berdalih soal lingkungan terkait penghapusan Premium ini. Logikanya, BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan.

“Masyarakat senang menggunakan BBM bersih karena akan bermanfaat bukan hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka, selama harganya terjangkau,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direksi Pertamina menyampaikan laporan telah terjadi penurunan permintaan Premium selama tahun 2020. Data ini digunakan sebagai dasar empiris, bahwa penghapusan program Premium dan Pertalite dapat dilakukan.

TAGS : #DPR RI, #Premium, #Pertamina

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

PSBB Total, 21 Perusahaan dan 96 Warung Ditutup

Fri Sep 18 , 2020
0 (0) Jakarta: Pasca tiga hari penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan penutupan terhadap 21 perusahaan maupun perkantoran dan 96 tempat usaha makan yang tidak memenuhi syarat Protokol Kesehatan Covid-19. “Untuk penyegelan (penutupan) ada hampir 21 perusahaan, perkantoran […]