Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, munculnya kasus di Kementerian Keuangan harus menjadi pembuktian penguatan praktek integritas aparatur negara. Dia menegaskan hal itu berlaku di seluruh kementerian/lembaga.
“Mengemukanya kasus oknum di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan tidak sesuai dengan profil jabatannya merupakan indikasi. Adanya oknum-oknum yang tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya,” kata Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus saat membacakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Menurutnya, saat ini dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi, rakyat dapat selalu melihat dan memantau segala bentuk kegiatan pejabat negara. Terlebih dalam menjalankan tugas maupun kegiatan di luar tugas.
“Bahkan rakyat melalui pemantauan di media sosial juga mengamati ruang kehidupan pribadi. Hingga keluarga,” ucapnya.
Oleh karena itu, pejabat negara harus bijak dalam bersikap, sekalipun di ranah pribadi. Sebab, kata Puan, pejabat sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral kepada r
“Pejabat negara selalu dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi. Tentu yang diperlihatkan dengan ketaatan pada aturan, bermartabat, menjalankan prinsip-prinsip kejujuran, transparan, dan tanggung jawab,” ujarnya.
”DPR RI juga ikut memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas. Lalu kehormatan dan kedudukan sebagai anggota DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat,” katanya, menambahkan.