Perkarakan Oknum Pengacara Dugaan Pemalsuan Surat, Kuasa Hukum Pelapor Desak Ditahan

0
(0)

HarianNasional.com  – Dugaan kasus pemalsuan dokumen surat oleh oknum pengacara berinisial RHS, yang kini telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hingga kasus bergulir oknum pengacara masih leluasa menghirup udara bebas. 

Kasus perkara RHS ini bergulir setelah dilaporkan oleh pimpinan Aishin Law Firm, Berman Nainggolan ke Polres Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Pihak kepolisian akhirnya menetapkan RHS sebagai tersangka, namun oleh kepolisian oknum pengacara ini tidak dilakukan penahanan. 

Tak berselang lama kasus kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, RHS yang merupakan mantan patner pelapor juga tak ditahan.

Agenda persidangan pada 13 Februari 2020 bergulir, perkara RHS mulai disidangkan dalam agenda dakwaan, usai sidang RHS juga tidak dilakukan penahanan.

Menurut kuasa hukum pelapor, Rio Tambunan Aishin mengatakan agar terdakwa di tahan. Hal itu mengacu pada Pasal 21 ayat (1), (4) huruf a KUHAP yang menjerat terdakwa. 

“Kalau dari pelapor harapannya terdakwa segera dilakukan penahanan dengan status tahanan Rutan/badan. Dan menurut ketentuan Pasal yang didakwakan juga terdakwa sangat memungkinkan untuk ditahan serta syarat yang diatur dalam pasal 21 ayat (1), ayat (4) huruf a KUHAP,” ungkap Rio Tambunan kepada awak media, Senin (17/2/2020).

Berbagai alasan yang diterima pihak pelapor dari pengadilan membuat tanda tanya besar bagi kuasa hukum, pihak Rio merasa seolah terdakwa diistimewakan. Rio mendesak ada perlakuan adil bagi setiap warga negara dimata hukum. 

“Apasih keistimewaan terdakwa sehingga pengadilan memberi status tahanan kota, yang notabene terdakwa seorang penegak hukum dan seharusnya ada alasan pemberat. Katanya negara kita menganut asa persamaan dalam hukum (aquality before the law) tetapi kenapa asas itu tidak diterapkan kepada terdakwa,” tegas Rio.

Untuk itu Rio, meminta agar masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan agar berani bersuara. Agar hukum bisa tegak sesuai dengan faktanya.

Agenda presidangan akan kembali digelar pada Kamis lusa tanggal 20 Februari 2020, dengan agenda keterangan Jaksa Penuntut Umum. (rex/rdk)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *