by

Percepat Pembayaran RS, Kemenkes Bentuk Tim Dispute

Jakarta: Kementerian Kesehatan menyebutkan pihaknya telah membentuk tim yang sengaja dibuat untuk menuntaskan permasalahan dispute dalam pembayaran layanan COVID-19 ke berbagai rumah sakit di Indonesia. Langkah ini diambil Kemenkes agar rumah sakit yang mengklaim pembiayaan layanan Covid-19 dapat segera menerima pembayaran.

“Akan dibentuk tim dispute di setiap provinsi. Tim ini akan bertugas menyelesaikan dispute di provinsi, jadi tidak perlu lagi ke kami ke pusat. Tim ini ada dari Dinkes, tim TPK yang isinya organisasi profesi, ada juga tim verifikator yang kami nanti tugaskan khusus untuk menyelesaikan dispute dengan unsur dari Kemenkes,” tutur Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes dr. Rita Rogayah secara daring, Jumat (25/6/2021).

“Tim ini akan dibiayai Kemenkes. Ini tujuannya mempercepat dispute sehingga RS akan cepat dilakukan pembayaran, bila masalah ini sudah diselesaikan provinsi. Sehingga RS tidak teriak merasa ‘kami belum dibayar’,” tambahnya melengkapi.

Rita menjelaskan, insentif bagi tenaga kesehatan sangat bergantung pada kondisi keuangan di suatu rumah sakit.

Di sisi lain, Kemenkes juga ingin tunggakan ini segera dibayarkan, termasuk proses ‘review’ bersama BPKP soal data klaim yang diajukan berbagai rumah sakit.

“Tapi yang jadi kendala setiap RS harus dilakukan pertemuan, itu satu hari kami lakukan zoom belasan dengan RS. Karena kalau tidak, tidak terkejar waktunya. Jadi kami dalam satu bulan ini kami bisa mengejar untuk sekitar 2 triliun (tunggakan). Ini kami berproses terus setiap hari,” ungkapnya.

“Tapi kami juga tidak bisa melawan regulasi, sehingga ya kami perjuangkan. Dan ini kan masalah sensitif ya, uang, jadi kami harus hati-hati. Kami terpaksa melakukan zoom dengan RS menanyakan apa uang yang kami transfer dan harusnya dibayarkan apa jumlahnya sesuai, atau melebihi,” jelas Rita.

Menurut Rita dispute bisa terjadi karena adanya uang muka dalam klaim biaya layanan covid-19 ini. Jadi ketika rumah sakit mengajukan klaim ke BPJS, Kemenkes bakal membayarkan uang muka dari total keseluruhab klaim.

“Nah setelah diverifikasi BPJS, mungkin saja angka yang mereka ajukan itu lebih rendah dari 50 persen yang sudah kami berikan. Kenapa? Karena ada dispute. Karena dispute itu tinggi kami juga harus lihat masalahnya di mana, kenapa disebutnya tinggi,” paparnya.

“Nah ini akhirnya kami coba perbaiki sehingga regulasi yang ada kami ubah lagi. Kami 3-4 kali revisi juknis pembiayaan pasien COVID-19. Karena kami tidak ingin banyak dispute,” lanjut Rita.

Rita berharap, tim bentukan ini dapat mempercepat proses pembayaran layanan Cobid-19 dari Kemenkes pada berbagai rumah sakit.

“Ini solusi yang kita buat agar tidak menumpuk di pusat. Memang ini baru terbentuk, mudah-mudahan ini sebentar lagi berjalan. Sehingga RS tidak teriak merasa kami belum dibayar. Karena sebenarnya masalah dispute, masalahnya dokumen RS-nya harus lengkap dulu. Kalau kami bayarkan, kami diaudit, nanti jadi masalah karena belum memenuhi ketentuan,” pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *