Penonaktifkan KTP Masyarakat Jakarta, Heru Budi Bikin Warga Jakarta Liar

Jakarta – Penonaktifkan Pulah Ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta membuat masyarakat Jakarta resah. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menjalankan aturan hukum, maka diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2023.

Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan, terdapat dua alasan mengapa 92.493 NIK itu akan dinonaktifkan.

Pertama, pemilik NIK DKI Jakarta telah meninggal dunia tercatat 81.119 jiwa. Kedua, rukun tetangga (RT) tempat tinggal pemilik NIK DKI yang sudah tak ada lagi 11.374 jiwa.

“Tahapan pertama ini, kita sudah mengajukan untuk yang meninggal 40 ribuan KTP warga. Untuk yang meninggal itu [NIK-nya] sudah dinonaktifkan, kata Budi Awaluddin, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024).

Di luar itu, Disdukcapil juga akan menonaktifkan sebanyak 194.777 NIK DKI milik warga yang tak lagi tinggal di Jakarta. Jumlah NIK DKI itu bisa bertambah atau berkurang usai diverifikasi ulang. Proses penonaktifan NIK ini, merupakan upaya penataan jumlah pendatang baru di DKI Jakarta.

“Ini masuk dalam tahapan selanjutnya,” ujar Budi.

“Namun, nanti yang kita bisa, Pemprov DKI yang diberikan kewenangan untuk mengaktifkan kembali [NIK yang dinonaktifkan], jadi tidak perlu prosedur harus ke Kemendagri lagi,” ujar Budi.

Penjelasan warga jakarta, atas Kebijakan yang tidak adil

Seorang warga Jakarta bernama roni, yang sudah tinggal di jakarta selama hampir 30 tahun yang menetap di jakarta dari tahun 1995. Ia pun pindah dari kampung halamannya ke daerah jakarta sewaktu Kuliah di bilangan jakarta selatan tahun 1998.

Ia pun membuat KTP jakarta berserta Kartu keluarga buat kepentingan di jakarta waktu itu dan meminjam tempat tinggal kos yang ia tempati.

“saya sekarang kesulitan untuk menaktifkan KTP DKI Jakarta, Karena Saya Pindah kontrakan dari RT 10/02 ke Rt3/03 Hanya berjarak 300M di kelurahan petukangan Utara Jakarta selatan,”, ujarnya lagi.

ketika harus mengatifkan KTP di kelurahan petukangan utara salah satu syarat harus punya aset berupa Pajak bumi dan bangunan dari penjamin.

“ketika saya tanya sama petugas di kelurahan petukangan utara, Saya harus punya rumah dulu, kalo tidak bisa ada pihak yang menjamin dengan menyerahkan PBB, nah yang jadi masalah tidak ada yang mau meminjamkan bahkan penjamin sudah di pakai sampai 3 KK”, jelasnnya lagi.

Lanjutnya lagi, sekarang bagaimana status warga jakarta saya, apakah saya masih warga jakarta atau warga luar jakarta?

“Dijakarta ini saya tidak pernah memberatkan pemerintahan daerah dengan meneriman bantuan sosial apapun, bahkan BPJS pun saya bayar ratusan ribu, Apaakah saya harus bayar BPJS atau bagaimana kl begitu”,ungkapnnya.

jangan sampai warga di satu sisi harus bayar disatu sisi di persulit dikarenakan tempat tinggal yang ditempati harus ada yang menjamin dengan menyerahkan Pajak Bumi Dan Bangunan.

“saya tidak punya aset di jakarta, hampir 30 tahun tinggal di jakarta dan tidak pernah bergeser hanya beda RT saja saya tinggal , bahkan penjaminpun tidak mau meminjamkan PBB kepada untuk saya, sehingga saya bisa tinggal di Jakarta, bagaimana status warga jakarta ini , apakah saya warga liar atau warga kelas dua, semoga di kemudian hari kebijakan ini bisa berubah”,tutupnya lagi.

menggapi keluhan warga, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengatakan dari sisi administrasi kewarganegaraan atau kependudukan penonaktifan NIK dilakukan oleh Pemprov DKI merupakan langkah baik. Tujuannya tentu untuk merapikan kembali data catatan sipil kependudukan di Jakarta.

“Jadi misalnya meninggal. Meninggal ini harus dinonaktifkan. Kenapa harus dinonaktifkan? Karena kalau tidak dinonaktifkan itu bisa disalahgunakan untuk ambil KJP, bantuan sosial, dan lain-lain. Jadi itu harus ditertibkan tentunya,” ujar dia saat dihubungi Tirto, Jumat (26/4/2024).

Sementara itu, Taufik menilai penonaktifan tersebut akan menimbulkan masalah jika warga yang terdampak tidak tinggal di Jakarta.

Terlihat dari data sosial, masyarakat Jakarta yang pindah ke pinggiran sebagian besar merupakan warga Betawi asli. Mereka memiliki aset tanah di Jakarta walaupun kemudian dijual rumahnya dan tinggal di pinggiran.

Taufik melihat masyarakat yang terdampak merupakan asli Jakarta. Tapi, karena ada pergeseran sosial ekonomi mereka akhirnya terpinggirkan dan terpaksa untuk pindah.

“Kalau orang orang seperti ini kemudian juga dinonaktifkan NIK, maka seperti tidak adil,” kata Taufik.

Menurutnya, ini sama dengan pepatah ‘habis manis sepah dibuang’. Artinya, ketika muda, mereka merupakan orang Jakarta. Ikut membangun daerah dan diberikan fasilitas oleh Pemprov DKI. Tapi, begitu mereka mengalami kesulitan ekonomi, kemudian terpinggirkan, justru diminta NIK-nya untuk dinonaktifkan.

“Nah itu akan menimbulkan masalah sosial saya kira ya,” ujar Taufik.

Taufiq berharap, masalah-masalah sosial ini menjadi pemikiran Pemprov DKI Jakarta ketika mau menonaktifkan NIK dari warga Jakarta, khususnya bagi mereka-mereka yang memang terpinggirkan.

Tidak Ada Urgensinya
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai, kebijakan penataan atau penertiban NIK dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak ada urgensinya. Kebijakan tersebut, justru cenderung dipaksakan dan berpotensi memicu benturan di masyarakat.

“Ini tidak ada urgensinya. Karena saya melihat bahwa itu kan NIK yang ada itu bisa dipilah. Jadi kategori mereka yang meninggal dunia, otomatis dihapus. Tinggal mereka yang KTP di Jakarta tapi tidak tinggal di Jakarta,” kata Trubus saat dihubungi Tirto, Jumat (26/4/2024).

Trubus menilai, mereka yang memiliki KTP Jakarta, namun tinggalnya Bogor, Depok, dan Bekasi jumlahnya hanya sedikit. Dia menuturkan dengan adanya UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), mereka yang memiliki KTP dan berada di luar Jakarta seharusnya tidak ada masalah.

Untuk diketahui, kawasan aglomerasi DKJ akan mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) akan dijalankan oleh Dewan Kawasan Aglomerasi.

“Sekarang dengan adanya UU DKJ itu menjadi wilayah aglomerasi,” ungkap Trubus.

Dia mengatakan, Jakarta saat ini bukan sebagai kota tertutup. Artinya, semua warga boleh saja datang, tinggal, dan bekerja di Jakarta. Apalagi statusnya juga sudah bukan sebagai ibu kota.

“Itu harus menjadi kota terbuka investasinya. Dan mereka datang ke sini. Mereka tidak mesti KTP di sini dong mereka berinvestasi di sini,” kata Trubus.

Kalaupun kebijakan ini mau diterapkan, lanjut Trubus, kenapa tidak bersamaan dengan implementasi UU DKJ. Jadi tidak perlu mencabut NIK yang jumlahnya mencapai puluhan ribu.

“Saya sendiri melihat itu membingungkan masyarakat dan buat keresahan di masyarakat,” ujar dia.

Penertiban NIK ini akan berdampak kepada mereka yang terimbas kebijakan ini. Dalam hal ini, hak-hak mereka akan hilang.

“Itu kan hak-hak hilang. Dengan NIK tidak aktif itu, berdampak sekali bagi masyarakat,” ujar Trubus.

Karena sejatinya, NIK dipakai untuk berbagai kebutuhan administrasi dan lainnya. Semisal membuka rekening, mengurus BPJS Kesehatan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan NIK. Jika dinonaktifkan, otomatis akan menghambat semua.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *