by

Pengganti Wakil Ketua KPK Masih dalam Proses

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan segera mengajukan pengganti Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, yang memutuskan untuk mengundurkan diri.

Kepala Negara mengatakan, penentuan kandidat pengganti pimpinan KPK tersebut masih dalam proses.

“Masih dalam proses, untuk pengganti dari Ibu Lili Pintauli masih dalam proses karena kan baru saja surat pemberhentiannya minggu yang lalu sudah saya tanda tangani, dan ini masih dalam proses untuk penggantiannya,” ucap Presiden seusai meninjau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPadi) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

Presiden menyebut, calon pengganti Wakil Ketua KPK akan segera diajukan kepada DPR RI.

“Kami akan segera mengajukan ke DPR secepatnya,” ucap Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran diri dan telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK.

Sebagai informasi, Lili berulang kali dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan. Teranyar, Lili diduga menerima fasilitas serta akomodasi saat menonton gelaran MotoGP Mandalika pada Maret 2022 dari salah satu BUMN.

Karena Lili memutuskan untuk mengundurkan diri, maka Dewas KPK menghentikan sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Lili.

“Dewan Pengawas KPK menyatakan sidang etik gugur dan tidak melanjutkan penyelenggaraan sidang etik tersebut,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membacakan putusan sidang di kantor Dewas KPK, Jakarta, Senin (11/7/2022).

“Terperiksa tidak lagi menjadi bagian insan Komisi, sehingga dugaan kode etik dan pedoman perilaku tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Tumpak.

Lili sebelumnya juga pernah dijatuhi sanksi etik berupa pemotongan gaji. Hal itu dikarenakan penyalahgunaan pengaruh dan hubungannya dengan pihak berperkara di KPK, yaitu Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial.

Syahrial merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemerintah Kota Tanjungbalai 2020-2021.