Pengendalian Moda Transportasi di DKI, Ganjil-Genap Motor Belum Berlaku

5
(1)

Jakarta – Pemprov DKI telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Salah satu yang diatur dalam regulasi tersebut adalah pengendalian moda transportasi.

“Untuk sepeda motor belum dikenakan ganjil-genap. Saat ini, ganjil-genap yang diberlakukan masih pada 25 ruas jalan, bagi kendaraan roda empat, dengan 14 jenis kendaraan yang dikecualikan. Serta, berlaku pada pagi jam 06.00-10.00 WIB dan sore jam 16.00-21.00 WIB,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo, di Jakarta, Jumat (21/8).

Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan penyesuaian waktu berkegiatan dengan plat nomor kendaraan yang dimilikinya. Masyarakat dengan plat nomor kendaraan ganjil, dapat berkegiatan dari rumah pada tanggal genap, dan sebaliknya.

Selain itu, masyarakat turut berperan dalam menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di ibu kota. Syafrin menuturkan bahwa pada masa transisi ini, untuk semua ruas jalan diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari untuk jarak yang mudah dijangkau.

“Dengan Pergub Nomor 80 Tahun 2020 ini, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Kendati terdapat pembatasan, diharapkan juga pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga yang terdampak pandemi Covid-19 tetap bisa dilakukan,” tuturnya.

Terdapat sejumlah langkah yang akan diterapkan Pemprov DKI, mulai dari pemberlakuan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor pribadi hingga penggunaan sepeda sebagai alat transportasi. Pengendalian moda transportasi tertuang pada Pasal 7, yakni penerapan prinsip ganjil-genap bagi kendaraan bermotor pribadi berupa mobil maupun motor dan pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (off street) maupun di ruang milik jalan (in street) dengan pembatasan satuan ruang parkir.

Pada Pasal 10, diatur tentang penyediaan parkir khusus sepeda di sejumlah lokasi, meliputi ruang parkir perkantoran, ruang parkir pusat perbelanjaan, halte, terminal, stasiun, dan pelabuhan/dermaga. Penyediaan ruang parkir khusus sepeda di perkantoran dan pusat perbelanjaan ditetapkan sebesar 10% dari kapasitas parkir.

Sementara itu, untuk operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perairan, dan angkutan perkeretaapian wajib mengikuti ketentuan pada Pasal 11, sebagai berikut:

1. Membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait.

2. Menyediakan ruang penyimpanan sepeda pada sarana angkutannya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Arus Pendek Sebabkan Kebakaran Kamar Warga di Ciracas

Sat Aug 22 , 2020
Post Views: 0 5 (1) Jakarta – Api membakar satu ruang kamar berukuran 4×4 meter persegi di Jalan Delima 13 RT 015 RW 03, Kelurahan Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (21/8). Amukan si jago merah disebabkan oleh arus pendek (korsleting) dari fitting lampu yang kedaluarsa. Kejadian itu dilaporkan […]