Jakarta – Kembalipengemudi ojek online (Ojol) kembali menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.
Aksi ini merupakan lanjutan menolak wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di jalanan Ibu Kota Jakarta yang sebentar lagi berlaku.
Kini ratusan massa aksi datang dengan mengenakan jaket ojol masing-masing dan berbagai atribut lain seperti mobil komando serta sejumlah poster penolakan jalan berbayar.
dari Beberapa poster yang dibawa, massa aksi meminta Kadishub Jakarta menunjukan naskah akademis dan kajian ilmiah penerapan ERP di DKI Jakarta menuai pro dan kontra.
Namun, mereka juga menyebut kaum marjinal punya hak yang sama untuk memakai jalan raya di ibu kota, bukan hanya orang kaya maupun para bejabat, jalan raya bisa dinikmati secara bersama tanpa pandang bulu.
“Tolak ERP di jalanan Jakarta. Karena itu merugikan masyarakat, Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan!” kata salah satu orator di jakarta, (8/2/2023)
“Kami memohon kepada pak Gubernur, anggota DPRD DKI yang bijaksana yang telah memungut pajak untu krakyatnya untuk tidak menerapkan ERP Di Jakarta”, ungkapnya
Dan mereka juga menyampaikan, Jangan sampai salah menerpakan yang sekiranya merugikan untuk rakayatnya sendiri. Jadi jangab tutup mata, jangan tutip telinga.
namun Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut penerapan ERP di Ibu Kota hingga kini masih dalam tahap kajian.
kini, Pemprov DKI Jakarta juga membuka kesempatan bagi masyarakat agar memberikan masukan dan aspirasi terkait wacana kebijakan dalam mengatur kepadatan lalu lintas di Jakarta.
“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam prosea”, ujar heru.
aturan ERP akan diterapkan di 24 ruas jalan protokol Ibu Kota.
namun hal ini Disebut-sebut penerapan kebijakan itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi.
bahkan Kebijakan tersebut juga tercantum dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.(sinpo)